Jakarta, Beritaempat.com – Tim hukum calon presiden Joko Widodo menyerahkan surat permohohan penangguhan pemanggilan ke Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan pelanggaran kampanye. Melalui tim hukumnya, Joko Widodo telah menyiapkan klarifikasi tertulis terkait pernyatannya yang dianggap sebagai kampanye.

“Hari ini saya yang mewakili Pak Jokowi untuk datang. Beliau sudah siapkan klarifikasi secara tertulis, apa makna dari kata pilih nomor 2 dalam pidatonya,” ujar Alexander Lay, tim hukum Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Bawaslu, Jl. MH Thamrin Jakarta, Rabu (4/6).

Seperti diberitakan, Jokowi dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai penjelasan tentang isi pidatonya di Aula Utama Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penentuan nomor urut capres-cawapres, Minggu, 1 Juni 2014. Saat berpidato singkat, Jokowi sempat melontarkan, “pilih nomor 2″.

Pernyataan tersebut oleh sejumlah pihak, terutama kubu Prabowo-Hatta, ditafsirkan sebagai pelanggaran kampanye karena mengajak untuk memilih nomor 2 sebelum waktu kampanye yang telah ditetapkan KPU.

Menurut Alex, jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres), ucapan Jokowi itu bukan termasuk dalam definisi kampanye. Menurut dia, kampanye mengacu pada UU Pilpres adalah sebuah kegiatan meyakinkan pemilih dengan memaparkan visi dan misi serta program pasangan calon.

“Sementara Pak Jokowi saat itu sama sekali tidak memaparkan visi dan misi maupun programnya. Pernyataan itu hanya sebagai respons spontan yang dilakukannya setelah mendapat nomor undian 2. Tidak lebih dari itu,” tutur Alexander.

Alex menilai pihak yang menganggap pernyataan Jokowi sebagai kampanye adalah berlebihan.

Sumber : www.beritaempat.com