JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min menyatakan protesnya terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Hal ini terkait dengan komentar Basuki menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menurut Novel, dia menilai Basuki sangat keberatan dengan imbauan dari Mendagri agar setiap kepala daerah dapat bekerja sama dengan ormas Islam, tak terkecuali seperti FPI.

"Keterangan dari Mendagri inilah yang membuat Ahok gerah. Akhirnya, berkomentar keras dan menyudutkan FPI," kata Habib Novel, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2013).

Jika Basuki tak dapat mengubah sikapnya, FPI akan menuntut Wagub DKI tersebut turun dari jabatannya.

"Kita minta kalau Ahok tidak bisa ubah sikap, kita minta ke DPRD gelar rapat atau apapun lah, bagaimana supaya Ahok bisa turun," ujar Novel.

Demo

Lebih lanjut Novel mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan turun melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta. Namun, hal itu sedang direncanakan. Opsi lainnya, FPI akan mengirimkan delegasinya untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Basuki sendiri.

"Mungkin lewat delegasi, kalau Senin kita tidak bisa turun. Kita akan minta langsung diagendakan untuk bertemu tokoh Islam dan berikan masukan untuk Ahok. Agar Ahok dapat berkordinasi dan berkerja sama dengan ormas Islam dan ulama," jelas Novel.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung atas imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Kepala Daerah untuk menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI).

Mengapa Basuki bingung? Karena beberapa waktu lalu, kata Basuki, Presiden SBY justru meminta pembubaran FPI. Menurut Basuki, pernyataan Gamawan membingungkan.

Di satu sisi, Gamawan beralasan FPI tidak dapat dibubarkan karena tidak pernah memiliki izin, dan FPI bukanlah sebuah bentuk organisasi masyarakat (ormas).

Di lain waktu, Gamawan justru meminta pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan ormas, salah satunya dengan FPI.

Apabila harus bekerja sama, menurut Basuki, Pemprov DKI hanya akan mau bekerja sama dengan ormas yang resmi dan sudah memiliki izin. Selain itu, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan ormas mana pun, asal tidak anarkis dan menaati konstitusi bukanlah konstituen.