Jika berbicara tentang HAM, dan mengaitkannya dengan PILPRES, sudah dapat dipastikan lebih sering ditujukan kepada Prabowo (Gerindra). Hal ini yang membuat Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra, keceplosan sampai-sampai bilang: "Ini sudah menjadi isu rutin, wacana daur ulang. Bahkan oleh beberapa pihak menjadi fitnah rutin lima tahunan. Kami tidak melihat ada hubungannya dengan Prabowo" (Sumber)


Prabowo memang, dan akan terus, dikait-kaitkan kepada beberapa hal yang akan memperkeruh citranya, semisal: Peristiwa Mei 1998, Penculikan Aktivis, DKP (dimana dia diadili dan dipecat), dan Mengkudeta Habibie. Ini semua adalah tabir yang sudah dibuka dahulu kala. Kelemahan komunikasilah yang membuatnya simpang-siur: Terlibat secara langsung atau tidak langsung?

Dulu, tahun 2004, SBY pernah diisukan terlibat Kuda Tuli, dan Wiranto terlibat tragedi di Timor-Timur. Kedua capres ini menjawabnya secara telanjang, dan dimuat langsung di headline Kompas. Toh, hal ini tidak mempengaruhinya secara besar, dan SBY pun tetap terpilih menjadi Presiden RI (sampai sekarang).

Sebenarnya, uji figur semacam ini tidak berimbang. Rasanya tidak adil jika hanya melempari Prabowo dengan Isu HAM, namun memberi cek kosong kepada Jokowi hanya karena tidak memiliki record militer seperti yang Prabowo punya.

Coba diingat, Jokowi diangkat PDI-P, dan itupun atas restu Megawati; Apa yang terjadi di era Megawati semasa menjadi presiden sebenarnya cukup layak jika dilemparkan kepada Jokowi pula; karena isu HAM pun akan dapat ditujukan, salah satunya, pada inpres yang Megawati keluarkan dan menetapkan Aceh sebagai Daerah Darurat Militer. (sumber). Aku menyebutnya "Politik Tebang Pilih".

Contoh lain lagi dari "Politik Tebang Pilih": tidak mempertanyakan kenapa Jokowi menerima dukungan Sutiyoso, yang di tahun 1996 menjabat Pangdam Jaya dan terlibat penyerbuan kantor PDIP; kematian Munir terjadi di era Megawati, (dan jika benar dilakukan atas sepengetahuan BIN) apa alasan Megawati (PDIP) memberikan ruang gerak cukup lebar kepada Hendropriyono, yang tidak dapat dilupakan namanya terlibat pembantaian di Talangsari. Sialnya, Jokowi pun memuji Hendropriyono layak menjadi guru besar intelijen. (sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2...esar-intelijen)

Seharusnya, fans-Prabowo tidak perlu sewot ketika (dalam skala persepsi) seorang Prabowo pertama-tama akan selalu dipertanyakan keterkaitannya dengan Penculikan. Sama halnya fans-Jokowi tidak perlu sewot ketika dianggap TIDAK BECUS mengurus Solo & Jakarta, plus dipertanyakan keterlibatan partainya (dan Megawati) dengan ISU HAM.

Saya akan sangat tertawa ketika muncul perdebatan yang berputar-putar. Prabowo ditanyakan keterlibatannya dalam penculikan, dan ini dibalas dengan jawaban: Kenapa PDIP tidak mempermasalahkannya di tahun 2009 ketika Prabowo mendampinginya jadi wapres?. Sama halnya ketika Jokowi ditanyakan ketidakbecusannya dalam memerintah Solo & Jakarta namun hanya dijawab: Lantas apa prestasi Prabowo dalam pemerintahan?

Saya sangat tidak menyetujui jawaban semacam ini. Ini bukan pertarungan para elit, bukan pula perang Badar seperti Amien Rais bilang. Silakan kedua fans bertengkar; silakan tanyakan kenapa PDIP memberikan kursi baik bagi Sutiyoso & Hendropriyono?! Silakan tanyakan kepada Prabowo apa saja karirnya mengurus pemerintahan?

Dan publik harus tahu!!!

Ini momen yang paling tepat bagi keduanya untuk menghilangkan prasangka buruk orang-orang. Pemilih wajib mengetahui jawabannya.

Visi masing-masing capres tentang penegakan hukum harus berangkat dari kubunya sendiri. Asumsi yang paling sahih: Prabowo memberikan kejelasan paling detail tentang terlibat atau tidaknya dia dalam kerusuhan Mei 98 dan isu lainnya; begitu pun Jokowi ditantang mendudukkan Hendropriyono, Sutiyoso, dan para Jenderal yang terlibat kasus Mei 98 yang kini berada di kubunya.

Dua capres ini sama baiknya, saya yakin niat mereka berangkat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dari sekarang. Membaca kelebihan dan kekurangan keduanya harus dengan jarak, tak perlu terlalu dekat atau terlalu jauh; maksudnya, ia harus rasional dan obyektif. Politik Tebang Pilih sangat tepat.

Saat ngetweet, ada mention yang sangat saya ingat: "Jangan jadi hakim yang kejam terhadap lawan, namun berubah menjadi hakim handal terhadap kawan.

Isu HAM bukanlah peluit lima tahunan. Ucapan Fadli Zon mengisyaratkan kebodohan dirinya sendiri. Fans-Prabowo sangat tidak pantas menjawab Isu HAM seperti Fadli Zon ucapkan. Dulu, dari tahun 2007, ada beberapa orang berdiri diam di depan Istana Negara tiap kamis. Kamisan, mereka menyebutnya. Mereka berdiri, tiap hari itu, sampai sekarang. Mulut yang menganggap enteng Isu HAM hanyalah isu lima tahunan, adalah comberan yang menghina tangisan Suciwati Munir yang suaminya meninggal dalam peradilan yang tak berimbang. Polycarpus memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah diadili, namun atas motivasi apa dia melakukan pembunuhan di pesawat, hukum pun bungkam.

Ada baiknya bagi mulut-mulut yang tak tahu diri itu mampir ke Laman Kontras ini, biar pada sadar bahwa perjuangan mereka yang saudara/ayah/suami/anaknya hilang bukan bualan: KONTRAS KAMISAN (http://www.kontras.org/index.php?hal=kamisan).

Mempertanyakan capres yang pernah dipecat karena terlibat penculikan sangatlah penting, karena ini berurusan dengan calon presiden yang menganggap murah nyawa orang. Namun mengawasi Jokowi yang tidak memiliki record hitam seperti Prabowo juga sangat penting, karena ada beberapa Jendral yang terlibat HAM di belakang kubunya.

Di samping itu, kubu Jokowi sangat tidak pantas jika menumpangi isu ini, atau merasa terbantu dengan adanya isu seperti ini.

Jika sampai terjadi, maka kedua capres sama-sama brengseknya, dan keduanya sama-sama munafiknya!

Sekian.

Rumail Abbas
@Stakof