- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kemacetan Jakarta Makin Parah, Kecepatan Kendaraan hanya 5 km/jam
TS
rhizaia
Kemacetan Jakarta Makin Parah, Kecepatan Kendaraan hanya 5 km/jam
Jakarta - Kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin parah. Ini terlihat dari rata-rata kecepatan kendaraan bermotor di Jakarta, yang hanya mencapai 5 kilometer (km)/jam.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam mengatakan, dari hasil pengamatannya, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor roda empat atau mobil di beberapa ruas jalan raya bisa mencapai 10 km/jam.
Selang empat tahun kemudian, pada 2014, ternyata kecepatan kendaraan bermotor roda empat di beberapa ruas jalan semakin melambat, yaitu hanya mencapai 5 km/jam. Artinya, kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin parah.
Kemacetan lalu lintas yang paling parah terjadi di ruas Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, H Rasuna Said dan Gatot Subroto.
“Bayangkan saja, saking macetnya Jalan Sudirman, kita lebih cepat sampai di tujuan dengan jalan kaki daripada naik mobil pribadi. Bagaimana tidak? Kecepatan jalannya mobil sama dengan kecepatan berjalan kaki, yang maksimalnya 5 km/jam,” kata Edi di sela-sela diskusi publik DTKJ di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).
Untuk mengatasi hal itu, lanjutnya, Pemprov DKI harus segera menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan melalui electronic road pricing (ERP). Sebab kemacetan di Jakarta tidak lagi terjadi pada jam-jam sibuk, tetapi selepas jam sibuk pun kemacetan masih terjadi.
Melihat kecepatan laju kendaraan bermotor yang sudah mencapai 5 km/jam, Edi menegaskan tidak ada alasan lagi bagi Pemprov DKI untuk menunda penerapan ERP. Salah satu persyaratan penerapan ERP, kecepatan kendaraan bermotor harus paling tinggi 10 km/jam.
“Dengan penerapan ERP, kita bisa mengembalikan kecepatan laju kendaraan menjadi 10 km/jam. Kami berharap, persiapan yang sedang dilakukan Pemprov DKI dapat menghasilkan sebuah tindakan penerapan ERP di Jakarta,” ujarnya.
Diperkirakan, penerapan ERP yang langsung melakukan pemungutan retribusi terlaksana pada 2015. Pasalnya di Juli 2014 baru mulai pada taraf live trial atau uji coba langsung. Kemudian diperlukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3/2012 tentang Retribusi Daerah, sebagai payung paling detail.
Perda itu belum menyebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan untuk ERP. Sedangkan payung hukum lainnya, yang berkaitan dengan teknis lalu lintas telah ada, seperti Perda nomor 5/2014 tentang Transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan pada Undang-undang nomor 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta beberapa peraturan pemerintah.
m.beritasatu.com/megapolitan/187814-kemacetan-jakarta-makin-parah-kecepatan-kendaraan-hanya-5-kmjam.html
sorry belepotan tritnya maklum via opmin
data pembanding
data pertama adalah data dari DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta), institusi ini sudah melakukan pengukuran kadar kemacetan (5 KM/J) di jakarta dan di sampaikan pada forum diskusi resmi DTKJ, sedangkan data kedua dari aceng hidayat, setelah saya baca ternyata data di artikel beliau ini tidak menyebutkan darimana data 15 KM/J itu di dapat . . . data pertama adalah data paling terupdate saat ini dan gak ada hubungannya antara sebelum pilpres dan sesudah pilpres. . . sekian
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam mengatakan, dari hasil pengamatannya, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor roda empat atau mobil di beberapa ruas jalan raya bisa mencapai 10 km/jam.
Selang empat tahun kemudian, pada 2014, ternyata kecepatan kendaraan bermotor roda empat di beberapa ruas jalan semakin melambat, yaitu hanya mencapai 5 km/jam. Artinya, kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin parah.
Kemacetan lalu lintas yang paling parah terjadi di ruas Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, H Rasuna Said dan Gatot Subroto.
“Bayangkan saja, saking macetnya Jalan Sudirman, kita lebih cepat sampai di tujuan dengan jalan kaki daripada naik mobil pribadi. Bagaimana tidak? Kecepatan jalannya mobil sama dengan kecepatan berjalan kaki, yang maksimalnya 5 km/jam,” kata Edi di sela-sela diskusi publik DTKJ di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).
Untuk mengatasi hal itu, lanjutnya, Pemprov DKI harus segera menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan melalui electronic road pricing (ERP). Sebab kemacetan di Jakarta tidak lagi terjadi pada jam-jam sibuk, tetapi selepas jam sibuk pun kemacetan masih terjadi.
Melihat kecepatan laju kendaraan bermotor yang sudah mencapai 5 km/jam, Edi menegaskan tidak ada alasan lagi bagi Pemprov DKI untuk menunda penerapan ERP. Salah satu persyaratan penerapan ERP, kecepatan kendaraan bermotor harus paling tinggi 10 km/jam.
“Dengan penerapan ERP, kita bisa mengembalikan kecepatan laju kendaraan menjadi 10 km/jam. Kami berharap, persiapan yang sedang dilakukan Pemprov DKI dapat menghasilkan sebuah tindakan penerapan ERP di Jakarta,” ujarnya.
Diperkirakan, penerapan ERP yang langsung melakukan pemungutan retribusi terlaksana pada 2015. Pasalnya di Juli 2014 baru mulai pada taraf live trial atau uji coba langsung. Kemudian diperlukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3/2012 tentang Retribusi Daerah, sebagai payung paling detail.
Perda itu belum menyebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan untuk ERP. Sedangkan payung hukum lainnya, yang berkaitan dengan teknis lalu lintas telah ada, seperti Perda nomor 5/2014 tentang Transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan pada Undang-undang nomor 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta beberapa peraturan pemerintah.
m.beritasatu.com/megapolitan/187814-kemacetan-jakarta-makin-parah-kecepatan-kendaraan-hanya-5-kmjam.html
sorry belepotan tritnya maklum via opmin
data pembanding
Quote:
Original Posted By iloen►Oleh Aceng Hidayat | Kamis, 24 April 2014 | 3:46
Literatur ekonomi Kelembagaan menyebut dua jenis sumber daya yang berbeda tapi mirip: barang publik (public goods) dan barang milik bersama (commons pool resources/CPRs).
Barang publik tidak berkurang karena pemanfaatan oleh seseorang (non-subtractible) dan ketersediaannya melimpah, sehingga tidak ada persaingan untuk mendapatkannya. Kalau CPRs bersifat subtractible.
Jadi, penggunaan oleh seseorang akan mengurangi peluang pemanfatan oleh pengguna lainnya. Udara di ruang terbuka, keindahan alam, atau informasi ramalan cuaca merupakan contoh barang publik. Tapi. jalan raya, laut, hutan, danau, dan air tanah merupakan contoh CPRs. Jika kita jeli, kedua barang tersebut memiliki implikasi penanganan berbeda. Memperlakukan CPRs sebagai barang publik membawa pada tragedi kebersamaan sebagaimana dimodelkan Garret Hardin pada 1967.
Ada dua CPRs dalam perspektif ekonomi kelembagaan, yakni natural resources CPRs dan man-made CPRs. Jalan raya termasuk manmade CPRs, yang sengaja disediakan untuk keperluan publik. Sebagai CPRs, jalan raya memiliki dua komponen: ruang (space) dan akses. Ruang bersifat subtractible. Penggunaannya bersifat mengurangi peluang pemanfaatan pihak lain. Semakin banyak pengguna, ruang yang tersedia semakin sempit. Maka, terjadilah persaingan karena aksess terhadap CPRs sulit dibatasi.
Man-made CPRs dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi kemampuan melakukan itu sangat terbatas. Anggaran dan lahan menjadi faktor pembatasnya. Apalagi jika permintaan atas ruang jalan diserahkan pada mekanisme pasar. Artinya, tidak ada instrumen pembatasan jumlah kendaraan selain harga. Padahal, penambahan jumlah unit kendaraan menyebabkan permintaan terhadap ruang jalan semakin meningkat.
Jika pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja dalam pembatasan jumlah kendaraan bermotor, maka pemerintah juga berkewajiban menyediakan jalan sebagai ruang publik agar pemilik kendaraan bermotor dapat menggunakannya dengan nyaman. Jika ini tidak bisa dilakukan, pemerintah perlu menggunakan pengganti instrumen harga guna membatasi jumlah kendaraan.
Tragedi Jalan Raya
Ketiadaan pembatasan jumlah kendaraan akan mengantarkan tragedi kebersamaan di jalan raya sebagaimana kita rasakan saat ini dimana laju peningkatan jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada 1987 jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia yang terdiri dari mobil penumpang, bis, truk dan sepeda motor hanya berjumlah 7.981.480 unit.
Pada 2012, jumlah kendaran bermotor di Indonesia sudah mencapai 94.373.324 unit. Ini berarti terjadi peningkatan hampir 1.200% dalam waktu 25 tahun. Di Jakarta peningkatan jumlah kendaraan bermotor lebih terasa. Menurut data lalu lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada 2013 sekitar 16 juta unit.
Peningkatannya mencapai 11% per tahun, sedangkan penambahan jalan hanya 0,01% per tahun. Maka bisa dipahami jika Jakarta mengalami kemacetan parah pada lima tahun terakhir ini. Saat ini kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di Jakarta sekitar 15 Km per jam. Jika tidak ada solusi cerdas dan cepat, Jakarta akan macet total pada 2015. Ini tragedy of the commons.
Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tragedy of the commons. Pertama, pembatasan jumlah kendaraan melalui sejumlah instrumen seperti memperketat penerbitan surat izin mengemudi, menaikkan pajak kendaraan, pembatasan usia kendaraan yang beredar, pembatasan kendaraan beredar menurut nomor polisi ganjil genap.
Kedua, penyediaan moda transportasi massal yang terintegrasi dengan moda transpotasi lainya. Kebijakan pengembangan mass rapid transit (MRT) dan monorel dapat menjadi solusi bagi tragedi kebersamaan tersebut. Diperediksi pengoperasian monorel blue line dan green line di Jakarta dapat mengurangi jumlah kendaraan beredar sebesar 50 ribu unit per hari.
Jika monorel, MRT digabungkan dengan alat transportasi massal lainnya, tentu pengurangan jumlah kendaraan beredar di Jakarta akan semakin besar. Selain mengurangi kemacetan, pengoperasian MRT dan monorel juga berdampak positif terdahap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Peningkatan kelancaran mobilitas dan kepastian dalam bepergian (waktu keberangkatan dan sampai tujuan dapat diprediksi) akan berdampak baik terhadap kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Wilayah pinggiran Jakarta akan semakin berkembang karena koneksi yang kian lancar dengan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis. Dari aspek lingkungan, pengurangan jumlah kendaraan beredar akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan emisi karbon. Jika pengoperasian moda transportasi massal tersebut (monorel dan MRT) dapat mengurangi jumlah kendaraan beredar sebanyak 100.000 unit per hari, dan setiap unit kendaraan menggunakan BBM 10 liter per hari maka akan terjadi penghematan penggunaan BBM sebesar 1 juta liter per hari, atau senilai sekitar Rp 6,5 miliar per hari.
Jika 1 juta liter BBM tersebut dikalikan dengan faktor emisi maka akan dihasilkan nilai pengurangan CO2 yang signifikan. Bahkan, tidak hanya CO2, juga gas rumah kaca lainnya seperti Nox dan CFC. Tentu hal ini sangat mendukung tecapainya program Jakarta eco city development.Harus Terintegrasi Antarmoda Pengurangan kemacetan tersebut juga dapat mengurangi tingkat stres, dan pada saat bersamaan dapat meningkatkan rasa nyaman dan aman dalam perjalanan. Hal ini sangat baik bagi kesehatan jiwa penduduk dan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja. Selain itu, pengurangan emisi gas buang dapat mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
Hasil studi melaporkan secara keluruhuhan warga Jakarta mengeluarkan Rp 31 triliun untuk biaya pengobatan per tahun. Penyakit terbanyak yang diderita warga Jakarta adalah penyakit terkait dengan pencemaran udara.
Tentu saja, pengurangan emisi gas buang tersebut diharapkan dapat mengurangi penderita penyakit terkait pencemaran. Untuk mencapai keberhasilan, pengembangan moda transportasi massal tersebut harus terintegrasi dengan modal transportasi lainnya. Karena itu, dalam perencanaannya perlu keterpaduan dengan bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, bis antar kota, bis kota, taksi dan lain-lain.
Hal ini akan mejadi insentif bagi pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi publik. Jika tidak, dikhawatirkan pengembangan MRT dan monorel tersebut tidak efektif karena tidak menjadi pilihan kelas mengengah ke atas yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan prestise.
Pengembangan MRT dan monorel yang terpadu dengan moda transportasi lainya memang dapat menjadi solusi bagi tragedy of the commons di jalan raya. Kini, MRT sudah mulai digarap. Monorel?
Tunggu apa lagi!
Aceng Hidayat
Ketua Departemen Ekonomi Sumber
Daya dan Lingkungan FEM IPB
sumur
saya ngga tau data mana yang lebih valid. yang pasti data ini sebelum pencapresan jokowi resmi di kpu, sedangkan data ts setelah pencapresan.
cmiiw
pajang pejwan ts, buat pembanding,
tolong yang punya data lebih aktual kasih kesini
Literatur ekonomi Kelembagaan menyebut dua jenis sumber daya yang berbeda tapi mirip: barang publik (public goods) dan barang milik bersama (commons pool resources/CPRs).
Barang publik tidak berkurang karena pemanfaatan oleh seseorang (non-subtractible) dan ketersediaannya melimpah, sehingga tidak ada persaingan untuk mendapatkannya. Kalau CPRs bersifat subtractible.
Jadi, penggunaan oleh seseorang akan mengurangi peluang pemanfatan oleh pengguna lainnya. Udara di ruang terbuka, keindahan alam, atau informasi ramalan cuaca merupakan contoh barang publik. Tapi. jalan raya, laut, hutan, danau, dan air tanah merupakan contoh CPRs. Jika kita jeli, kedua barang tersebut memiliki implikasi penanganan berbeda. Memperlakukan CPRs sebagai barang publik membawa pada tragedi kebersamaan sebagaimana dimodelkan Garret Hardin pada 1967.
Ada dua CPRs dalam perspektif ekonomi kelembagaan, yakni natural resources CPRs dan man-made CPRs. Jalan raya termasuk manmade CPRs, yang sengaja disediakan untuk keperluan publik. Sebagai CPRs, jalan raya memiliki dua komponen: ruang (space) dan akses. Ruang bersifat subtractible. Penggunaannya bersifat mengurangi peluang pemanfaatan pihak lain. Semakin banyak pengguna, ruang yang tersedia semakin sempit. Maka, terjadilah persaingan karena aksess terhadap CPRs sulit dibatasi.
Man-made CPRs dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi kemampuan melakukan itu sangat terbatas. Anggaran dan lahan menjadi faktor pembatasnya. Apalagi jika permintaan atas ruang jalan diserahkan pada mekanisme pasar. Artinya, tidak ada instrumen pembatasan jumlah kendaraan selain harga. Padahal, penambahan jumlah unit kendaraan menyebabkan permintaan terhadap ruang jalan semakin meningkat.
Jika pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja dalam pembatasan jumlah kendaraan bermotor, maka pemerintah juga berkewajiban menyediakan jalan sebagai ruang publik agar pemilik kendaraan bermotor dapat menggunakannya dengan nyaman. Jika ini tidak bisa dilakukan, pemerintah perlu menggunakan pengganti instrumen harga guna membatasi jumlah kendaraan.
Tragedi Jalan Raya
Ketiadaan pembatasan jumlah kendaraan akan mengantarkan tragedi kebersamaan di jalan raya sebagaimana kita rasakan saat ini dimana laju peningkatan jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada 1987 jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia yang terdiri dari mobil penumpang, bis, truk dan sepeda motor hanya berjumlah 7.981.480 unit.
Pada 2012, jumlah kendaran bermotor di Indonesia sudah mencapai 94.373.324 unit. Ini berarti terjadi peningkatan hampir 1.200% dalam waktu 25 tahun. Di Jakarta peningkatan jumlah kendaraan bermotor lebih terasa. Menurut data lalu lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada 2013 sekitar 16 juta unit.
Peningkatannya mencapai 11% per tahun, sedangkan penambahan jalan hanya 0,01% per tahun. Maka bisa dipahami jika Jakarta mengalami kemacetan parah pada lima tahun terakhir ini. Saat ini kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di Jakarta sekitar 15 Km per jam. Jika tidak ada solusi cerdas dan cepat, Jakarta akan macet total pada 2015. Ini tragedy of the commons.
Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tragedy of the commons. Pertama, pembatasan jumlah kendaraan melalui sejumlah instrumen seperti memperketat penerbitan surat izin mengemudi, menaikkan pajak kendaraan, pembatasan usia kendaraan yang beredar, pembatasan kendaraan beredar menurut nomor polisi ganjil genap.
Kedua, penyediaan moda transportasi massal yang terintegrasi dengan moda transpotasi lainya. Kebijakan pengembangan mass rapid transit (MRT) dan monorel dapat menjadi solusi bagi tragedi kebersamaan tersebut. Diperediksi pengoperasian monorel blue line dan green line di Jakarta dapat mengurangi jumlah kendaraan beredar sebesar 50 ribu unit per hari.
Jika monorel, MRT digabungkan dengan alat transportasi massal lainnya, tentu pengurangan jumlah kendaraan beredar di Jakarta akan semakin besar. Selain mengurangi kemacetan, pengoperasian MRT dan monorel juga berdampak positif terdahap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Peningkatan kelancaran mobilitas dan kepastian dalam bepergian (waktu keberangkatan dan sampai tujuan dapat diprediksi) akan berdampak baik terhadap kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Wilayah pinggiran Jakarta akan semakin berkembang karena koneksi yang kian lancar dengan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis. Dari aspek lingkungan, pengurangan jumlah kendaraan beredar akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan emisi karbon. Jika pengoperasian moda transportasi massal tersebut (monorel dan MRT) dapat mengurangi jumlah kendaraan beredar sebanyak 100.000 unit per hari, dan setiap unit kendaraan menggunakan BBM 10 liter per hari maka akan terjadi penghematan penggunaan BBM sebesar 1 juta liter per hari, atau senilai sekitar Rp 6,5 miliar per hari.
Jika 1 juta liter BBM tersebut dikalikan dengan faktor emisi maka akan dihasilkan nilai pengurangan CO2 yang signifikan. Bahkan, tidak hanya CO2, juga gas rumah kaca lainnya seperti Nox dan CFC. Tentu hal ini sangat mendukung tecapainya program Jakarta eco city development.Harus Terintegrasi Antarmoda Pengurangan kemacetan tersebut juga dapat mengurangi tingkat stres, dan pada saat bersamaan dapat meningkatkan rasa nyaman dan aman dalam perjalanan. Hal ini sangat baik bagi kesehatan jiwa penduduk dan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja. Selain itu, pengurangan emisi gas buang dapat mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
Hasil studi melaporkan secara keluruhuhan warga Jakarta mengeluarkan Rp 31 triliun untuk biaya pengobatan per tahun. Penyakit terbanyak yang diderita warga Jakarta adalah penyakit terkait dengan pencemaran udara.
Tentu saja, pengurangan emisi gas buang tersebut diharapkan dapat mengurangi penderita penyakit terkait pencemaran. Untuk mencapai keberhasilan, pengembangan moda transportasi massal tersebut harus terintegrasi dengan modal transportasi lainnya. Karena itu, dalam perencanaannya perlu keterpaduan dengan bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, bis antar kota, bis kota, taksi dan lain-lain.
Hal ini akan mejadi insentif bagi pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi publik. Jika tidak, dikhawatirkan pengembangan MRT dan monorel tersebut tidak efektif karena tidak menjadi pilihan kelas mengengah ke atas yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan prestise.
Pengembangan MRT dan monorel yang terpadu dengan moda transportasi lainya memang dapat menjadi solusi bagi tragedy of the commons di jalan raya. Kini, MRT sudah mulai digarap. Monorel?
Tunggu apa lagi!
Aceng Hidayat
Ketua Departemen Ekonomi Sumber
Daya dan Lingkungan FEM IPB
sumur
saya ngga tau data mana yang lebih valid. yang pasti data ini sebelum pencapresan jokowi resmi di kpu, sedangkan data ts setelah pencapresan.
cmiiw
pajang pejwan ts, buat pembanding,
tolong yang punya data lebih aktual kasih kesini
data pertama adalah data dari DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta), institusi ini sudah melakukan pengukuran kadar kemacetan (5 KM/J) di jakarta dan di sampaikan pada forum diskusi resmi DTKJ, sedangkan data kedua dari aceng hidayat, setelah saya baca ternyata data di artikel beliau ini tidak menyebutkan darimana data 15 KM/J itu di dapat . . . data pertama adalah data paling terupdate saat ini dan gak ada hubungannya antara sebelum pilpres dan sesudah pilpres. . . sekian
Diubah oleh rhizaia 04-06-2014 09:16
0
7.7K
98
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan