Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan angkat bicara soal ajakan Jokowi kepada masyarakat untuk mencoblos nomor 2 (dua) di pilpres nanti. Hal ini dinilai melanggar aturan, sebab ajakan mencoblos sudah masuk dalam kategori kampanye yang baru akan dilaksanakan pada 4 Juni.

Menurut Ramadhan, hal ini hanya soal kematangan berpolitik. Dia mencontohkan seorang Prabowo Subianto yang memaparkan visi misi kepada ratusan pengurus Demokrat, tidak sama sekali ada ajakan untuk mencoblos nomor urut 1 (satu) atau hal-hal yang mengandung unsur kampanye lainnya.

"Ini soal kematangan politik. Pak Prabowo berjam-jam bersama Demokrat, sama sekali enggak kampanye nomor urut. Sebab, kampanye nyuruh orang nyoblos nomor urut, nanti ada waktunya," ujar Ramadhan kepada merdeka.com, Minggu (1/6).

Dia menilai, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang matang dalam berpolitik. Tak hanya itu, dia melihat, Indonesia juga harus dipimpin oleh orang yang taat dengan aturan.

"Indonesia ke depan harus dipimpin sosok matang, serius, disiplin, dan taat aturan," tegas dia.

Sebelumnya, pasangan capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat nomor urut dua dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Jokowi memaknai angka dua sebagai keseimbangan.

Di akhir pidato singkatnya, Jokowi menyampaikan ajakan pada rakyat untuk memilih mereka. Padahal, ajakan memilih atau yang sejenisnya hanya boleh diserukan saat masa kampanye.

"Untuk menuju Indonesia yang harmoni dan seimbang, pilihlah nomor dua," kata Jokowi dalam sambutannya di KPU, Jakarta, Minggu (1/6).

Dalam UU Pemilu, para peserta pemilu dilarang melakukan hal-hal yang masuk ke dalam unsur kampanye. Definisi kampanye dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Ajakan memilih calon merupakan salah satu unsur dalam kampanye selain pemaparan visi-misi dan program pasangan calon. SUMUR