Original Posted By quote
JAKARTA (Pos Kota) – Politisi PDI-P, Pupung Suharis berpendapat, kalau Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memecat Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Makasar, Jakarta Timur, Sri Hartini sebagai bentuk tanggung jawab atas meninggalnya Renggo Kadafi yang dianiaya kakak kelasnya di sekolah itu, maka Jokowi seharusnya mundur juga dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pembelian bus karatan dari Tiongkok.

‘’Kalau kepala sekolah dipecat gara-gara muridnya meninggal, maka Jokowi harus mundur juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pembelian bus karatan dari Tiongkok. Sebagai pemimpin, Jokowi harus menerapkan sanksi itu terhadap dirinya juga,’’ kata Pupung Suharis kepada wartawan di Jakarta.

Lebih jauh, Pupung yang pernah duduk di Komisi III DPR itu menegaskan, pihaknya setuju terhadap sanksi yang diberikan kepala sekolah yang lalai terhadap muridnya, tapi sebagai pemimpin, Jokowi mesti memberikan contoh yang baik juga kepada rakyat dalam penerapan disiplin.

‘’Jokowi harus mundur karena anggaran pembelian bus untuk Transjakarta itu mencapai triliunan rupiah,’’ ujarnya.

Menurut Pupung, kurang adil rasanya kalau Jokowi memecat Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Makasar karena dianggap lalai menjaga anak didiknya. ‘’Supaya adil, ya dia harus mundur, dia harus mempertanggungjawabkan pembelian mobil karatan yang merugikan negara itu,’’ kata Pupung.

Pupung yang pernah duduk di Komisi I DPR itu lantas mengkritik kebijakan pengadaan bus transjakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengatakan, kalau Jokowi benar-benar melaksanakan Trisaktinya Bung Karno, dia tidak mengimpor mobil dari Tiongkok, tetapi membuatnya sendiri.

‘’Jadi, kalau ada yang bilang Jokowi pemimpin kaum marhaen, itu nggak cocok. Karena dia tidak jalankan ajaran Bung Karno. Bung Karno pahamnya kerakyatan, sementara dia neolib. Kalau ada yang menyebut dia pemimpin marhaein, mungkin marhaen palsu,’’ tegas Pupung.

Sebagai kader PDI-P, Pupung Suharis tidak setuju partainya mencapreskan Jokowi, dia lebih setuju Megawati yang dimajukan sebagai capres. Alasannya, Mega lebih marhaen daripada Jokowi, apalagi visinya belum jelas. ‘’Kan sampai menjelang pilpres 2014 ini, kita belum pernah mendengar konsep pemikiran Jokowi tentang Indonesia ke depan, padahal dia mau maju capres,’’ kata Pupung.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam juga menyayangkan, kenapa sanksi pemecatan itu dilakukan secara spontan? Seharusnya dilihat dulu, apakah tindakan kepala sekolah yang dipecat itu merupakan kesengajaan atau tidak? Apakah memang harus dipecat?

‘’Saya sendiri tidak mengikuti kasus ini. Tapi jangan gara-gara mau cari popularitas lalu lakukan pemecatatan. Saya kira PGRI perlu mempertanyakan kasus pemecatan ini. Wajar juga kalau ada pertanyaan dari masyarakat yang mempertanyakan kasus mobil karatan dari China, siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut,’’ tutur Dipo Alam.

(prihandoko/sir)