Salah satu contohnya adalah perihal peristiwa penculikan aktivis yang telah mencoreng nama baik dan menjadi penyebab kehancuran karir militernya. DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang menyelidiki kasus ini tidak pernah mngungkapkan hasil pemeriksaannya kepada publik. Tidak juga kepada Prabowo yang notabene menjadi tertuduhnya. Tampaknya Wiranto sengaja mengambil manfaat agar prasangka publik menghukum Prabowo lebih berat daripada “dosanya”. Meski Prabowo berikeras mengatakan tak pernah perintahkan penculikan. Namun beliau mengambil alih tanggung jawab anak buahnya. “Saya ambil alih tanggung jawabnya.” Begitu kata beliau saat itu. Sikap yang harus dibayar mahal dengan hancurnya karir militer yang gilang gemilang, namun juga menunjukkan kualitas kepemimpinan Prabowo. Jika Prabowo benar bersalah, mengapa justru korban-korban penculikan seperti Pius L Lanang dan Desmond J Mahesa justru menjadi pengurus Partai Gerindra?

Prabowo bisa dikatakan pihak yang dikalahkan dalam proses perebutan kekuasaan dan pengaruh di tubuh militer pada masa-masa kritis tahun 1998. Berbicara tentang Prabowo kita tidak bisa lepas dari peristiwa kelam Mei 1998 yang mencoreng nama bangsa Indonesia selamanya. Sebagai pihak yang kalah Prabowo menjadi “kambing hitam” dari semua kejadian tersebut. Seperti kata pepatah, tinta sejarah adalah milik pemenang. Ini tentu saja berpotensi menjadi pengganjal pencapresannya. Stigma sebagai “penjahat kemanusiaan” pasti akan dimanfaatkan sebagai senjata lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan Prabowo. Jika memang benar Prabowo adalah tokoh yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu maka dia sudah menerima segala hukumannya. Bayangkanlah perasaan Prabowo yang karir gemilangnya di dunia militer yang begitu dicintainya itu harus berhenti dengan sejuta rasa malu dan aib. Lalu bagaimana jika semua itu tidak benar? Layakkah Prabowo tersandera oleh prasangka tanpa bukti? Lantas layak pulakah bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh putra terbaiknya?

Jauh sebelum peristiwa Mei 98 proses penghancuran nama baik Prabowo sudah terjadi. Semua berawal dari rivalitas antara Prabowo dan Wiranto. Ketidak harmonisan Prabowo dan Wiranto memang sudah berlangsung sejak lama. Mungkin karena latar belakang keduanya yang jauh berbeda. Prabowo yang kosmopolitan cenderung memiliki pola pikir yang terbuka. Sementara Wiranto dengan latar belakang Jawa yang sangat kental lebih tertutup. Namun Prabowo yang terbiasa dengan persaingan terbuka sejak kanak-kanak menganggap rivalitas semacam itu sebagai hal biasa dan tidak dijadikan personal. Berbeda dengan Wiranto yang berlatar belakang sangat “Jawa Tradisional” itu, dia lebih mirip dengan Soeharto dalam menyikapi suatu rivalitas. Lihat saja nasib yang menimpa pesaing-pesaing Soeharto yang mengganggu karir militer atau politiknya di masa lalu. Jika tidak mati, membusuk di penjara. Salah satu contohnya adalah kawan saja, Fadjroel Rachman, yang sempat mendekam di Nusa Kambangan dan kehilangan teman-temannya. Fadjroel sendiri akhirnya bebas ketika Habibie menjadi presiden.

Indikasi ketidaksukaan Wiranto terlihat dengan absennya beliau sebagai Pangab (Panglima ABRI) dalam acara serah terima Pangkostrad Letjen Soegiono kepada Prabowo. Begitu juga saat pemberhentian secara hormat Prabowo sebagai perwira militer. Beliau mencopot tanda-tanda pangkat Prabowo dengan satu tangan saja. Proses berakhir secara paksanya karir militer Prabowo memang tidak bisa dilepaskan dari rivalitas perwira muda dan perwira tua. Prabowo sebagai gambaran perwira muda tentu saja menjadi sasaran tembak utama saat itu. Posisi Prabowo saat itu benar-benar terjepit. Di satu sisi dia adalah menantu penguasa yang sedang menjadi sasaran sentimen negatif rakyat. Di sisi lain akibat manuver Wiranto dkk, Soeharto yang masih punya pengaruh justru membencinya sampai ke ubun-ubun. Sampai-sampai kepada penggantinya Habibie, beliau menyampaikan pesan khusus untuk “mengamankan” Prabowo. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Semua tidak terlepas dari peristiwa Mei yang mengerikan itu. Peristiwa yang hingga kini masih menghantui republik ini.

Ada 3 tuduhan utama yang diarahkan kepada Prabowo, yaitu: Penculikan akitivis, penembakan mahasiswa Trisakti, dan dalang kerusuhan Mei 1998. Tidak satupun tuduhan tersebut yang terbukti. Seandainya Prabowo bersalah bukankah Pangab saat itu Wiranto? Bukankah sebagai panglima beliau yang seharusnya paling bertanggung jawab? Mengapa hingga saat ini Prabowo tidak pernah diberitahu tentang hasil penyelidikan DKP sehingga tidak bisa membela diri? Mengenai penembakan mahasiswa Trisakti, Wiranto juga terkesan sengaja ‘buying time’ dengan tidak mengusut kasus ini secara cepat. Akibatnya tuduhan kembali ke Prabowo, yang jadi bulan-bulanan opini publik, dicurigai sebagai orang dibalik penembakan itu. Meski banyak sekali keanehan terhadap tuduhan ini namun fitnah sudah mencapai sasaran. Dan sekali lagi Prabowo terlanjur menjadi pesakitannya. Tuduhan mengarahkan Prabowo di balik penembakan, dengan konspirasi anggota kopasus memakai seragam Polri sebagai pelaku penembakan snipper. Teori konspirasi ini tidak pernah terbukti, karena peluru snipper diatas 7 mm dan proyektil peluru tertanam di korban kaliber 5,56 mm. Sementara korban dipilih secara acak. Kalau snipper akan memilih misalnya pemimpin demo atau target pilihan. Lima hari setelah insiden Trisakti, Prabowo datang ke rumah Herry Hartanto. Di bawah Alquran dia bersumpah. Di depan Syaharir Mulyo Utomo orang tua korban, “Demi Allah saya tidak pernah memerintahkan pembantaian mahasiswa.”

Perihal keterlibatan Prabowo atas penembakan mahasiswa Trisakti, tanggal 14 Mei terjadi pertemuan di Makostrad (Markas Komanda Staf Angkatan Darat) atas inisiatif Setiawan Djodi. Pertemuan antara Prabowo dan tokoh masyarakat, antara lain: Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Fahmi Idris, Bambang Widjoyanto. Dalam pertemuan itu Prabowo ditanya tentang keterlibatannya. Prabowo menjawab, “Demi Allah saya tidak terlibat, saya di set-up.” Menurut Buyung terlihat jujur. Peristiwa selanjutnya semakin memperkuat ketidak terlibatan Prabowo atas peristiwa penembakan mahasiswa tersebut. Puspom ABRI Sjamsu Djalal menghadapi kesulitan memaksa Kapolri Dibyo Widodo untuk menyerahkan anggotanya yang dicurigai terlibat. Disinilah peran Wiranto terlihat.

17 hari setelah insiden itu berlalu baru Wiranto memanggil Dibyo untuk memerintahkan untuk menyerahkan anggota. Itupun anggota diserahkan ke Polda bukan ke POM ABRI. Padahal Polri saat itu masih menjadi bagian ABRI dan Pangabnya adalah Wiranto. Sementara senjata sebagai barang bukti baru diserahkan tanggal 19 Juni 98. Hampir satu bulan sejak peristiwa terjadi. Kelak tahun 2000, uji balistik di Belfast, Irlandia membuktikan bahwa peluru berasal dari anggota Polri unit gegana. Siapa sesungguhnya dibalik pristiwa itu? Siapa yang beri perintah? Jelas bukan Prabowo yang sebagai Pangkostrad tidak punya jalur komando ke Polri. Dalam militer, garis komando benar-benar diterapkan. Bagaimana dengan tuduhan Prabowo sebagai otak dibalik kerusuhan Mei 98? Benarkah dia yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut? Atau kembali lagi beliau dikorbankan akibat proses perebutan kekuasaan terselubung diantara para elit militer saat itu? Apakah benar kerusuhan tersebut terjadi karena spontanitas atau ‘crime by omission’ (kejahatan karena pembiaran) atau bahkan ‘terror by design’ (teror yang didesain)?