Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin bersamaan dengan peringatan delapan tahun peristiwa tersebut. Jokowi meneken kontrak politik demi penyelesaian kasus Lapindo.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens berpendapat, kedatangan Jokowi ke Sidoarjo berjumpa dengan korban merupakan langkah positif. Terutama dalam rangka mendengarkan langsung aspirasi dari para korban.

"Sehingga jika terpilih sebagai presiden, Jokowi mampu memfasilitasi penyelesaian ganti-rugi bagi korban Lumpur Lapindo, dengan cara meminta pertanggungjawaban dari PT Minarak Lapindo Jaya yang merupakan anak perusahaan PT Lapindo Brantas," kata Boni saat dihubungi, Jumat (30/5).

Menurut Boni, tragedi lumpur Lapindo masih menyisakan luka dan derita yang amat mendalam bagi warga yang terkena dampak bencana.

Boni yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu menambahkan, pertemuan Jokowi dengan korban lumpur Lapindo membuktikan bahwa korban lumpur Lapindo memandang Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat dan memberikan harapan bagi penyelesaian masalah pelunasan ganti rugi secara tuntas.

Kemudian, Boni menegaskan, pasangan Prabowo - Hatta diprediksi tidak akan berani melakukan safari politik ke daerah bencana lumpur Lapindo.

"Pasangan capres-cawapres Prabowo - Hatta diduga kuat tidak akan mau berjumpa dengan korban Lumpur Lapindo dan tidak mempunyai iktikad baik untuk membela hak-hak korban. Karena mereka terikat dan terkait dengan kepentingan politik salah satu partai koalisi yang mendukung Prabowo - Hatta," jelas Boni.

"Faktanya, dalam koalisi pasangan Prabowo - Hatta terdapat Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar sekaligus sebagai pemilik PT Minarak Lapindo Jaya," tutupnya.



SUMBER