soal insentif fiskal yang relatif kurang menarik dibandingkan negara-negara tetangga lainnya seperti Vietnam. Misalnya penghapusan pajak penghasilan (PPh) atau tax holiday bisa mencapai 30 tahun, di Indonesia hanya 10 tahun.

Insentif fiskal lainnya yaitu bea masuk yang meringankan para pabrikan untuk bisa memproduksi barang di Vietnam. "Tarif bea masuk impor mereka (Vietnam) khusus bahan baku itu sudah 0% sehingga daya saing mereka sangat tinggi," ungkap Bambang kepada detikFinance, Jumat (30/05/2014).

Indonesia masih memberlakukan tarif bea masuk bahan baku komponen elektronika sebesar 5%-7,5%. Pembebasan bea masuk impor bahan baku yang dilakukan pemerintah Vietnam, juga telah menarik pihak Samsung.

"Justru kalau Indonesia tarif bea masuk dibebaskan pada produk yang sudah jadi. Misalnya pengusaha di Vietnam dengan kebijakan itu (pembebasan tarif bea masuk impor) mudah mendatangkan bahan baku terutama dari Tiongkok," imbuhnya

kebijakan lainnya yang ditawarkan Vietnam adalah upah buruh murah, sedangkan di Indonesia relatif lebih mahal. Menurut Bambang, pertimbangan upah buruh murah menjadi alasan kuat Samsung membangun pabrik ponsel di Vietnam.

"Upah minimum di negara kita naik setiap tahun apalagi dengan cara demo yang membuat investor tidak nyaman. Vietnam justru menawarkan upah murah. Intinya pemerintah di sana (Vietnam) masih bisa mengontrol, sedangkan pemerintah kita sudah kehilangan kontrol," cetusnya.

Masalah ini juga pernah dikomentari oleh Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dulu RIM selaku produsen BlackBerry berencana buka pabrik di Indonesia, namun batal akibat kondisi iklim investasi yang tak kondusif di Indonesia, seperti demo buruh.

"RIM Blackberry tadinya mau ke Indonesia tapi dipindahkan ke Kuala Lumpur karena di sini ngga kondusif. Kita kan sudah ada dewan pengupahan, itu kan sudah mewakili, seharusnya ngga perlu demo," kata Sarman.

soal birokrasi. Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto juga mengatakan penyebab pabrikan IT dunia seperti BlackBerry memilih negara lain, bukan Indonesia sebagai pusat perakitan di Malaysia karena ada faktor birokrasi yang ribet.

"Ada hal birokratis yang harus diperbaiki, pasti ada alasan tertentu mereka lebih memilih Malaysia," jelas Suryo pada waktu itu.

infrastruktur industri. Suryo juga mengatakan infrastruktur di Malaysia lebih siap dibandingkan dengan Indonesia, terutama di bidang IT. Di Pulau Penang Malaysia, sudah terintegrasi industri elektronika dari hulu ke hilir, sehingga memudahkan perakitan dan produksi ponsel. "Makanya kita harus meningkatkan infrastruktur kita di bidang IT," imbuh Suryo

persoalan lahan. Di Indonesia soal insentif lahan tak ada kebijakan untuk memberikan investor lahan gratis seperti di Tiongkok dan Vietnam. Persoalan lahan ini menjadi kendala rencana pembangunan pabrikan raksasa IT asal Taiwan, Foxconn di Indonesia belum juga terealisasi hingga kini.

Menteri Perindustrian MS Hidayat pernah mengungkapkan, Foxconn tetap bersikukuh ingin mendapatkan fasilitas lahan gratis di Indonesia, seperti yang dia dapatkan di Tiongkok. Hidayat mengatakan, 10 pabrik Foxconn di Tiongkok dibangun di lahan yang disediakan pemerintah setempat.

"Dia (Foxconn) bekerjasama dengan Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kalau suruh menyiapkan lahan gratis 200 hektar tentu tidak bisa," kata Hidayat.

sumur