Jusuf Kalla, yang sekarang telah menjadi pasangan Cawapres Jokowi bisa dibilang adalah orang yang haus kekuasaan, kenapa?

Menurut sumber terpercaya, jauh sebelum ia bergabung ke poros Jokowi, Jusuf Kalla sudah mengendalikan 30% suara Golkar. Pada Pemilihan Legislatif, Golkar mendapat suara 15% dan Demokrat 10%. Seharusnya, Golkar – Demokrat bisa bikin poros ketiga sebesar 25% ditambah Hanura 6% jadi 31%. Namun hitung – hitungan untuk Pilpres berbeda, karena suara dihitung berdasarkan dukungan pada individu.

Popularitas Jusuf Kalla di Golkar menguasai 30% suara, artinya dari 15% suara Golkar, suara Jusuf Kalla sekitar 4,5%. Sisanya 10,5% suara untuk Bakrie. Mau tak mau Jusuf Kalla harus dikandaskan peluangnya agar tidak maju menjadi Cawapres. Akbar Tanjung melihat pola tingkah laku Jusuf Kalla sudah di luar batas, Akbar Tanjung juga melihat fakta bahwa Jusuf Kalla memecah belah PPP untuk jadi kendaraannya jadi Cawapres Jokowi.

Itulah sebabnya, setelah Rapimnas Golkar rampung, Bakrie langsung meluncur ke rumah Megawati di Teuku Umar malam harinya. Bakrie meminta Megawati tidak memaksakan Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi.

Sayangnya, permintaan itu ditolak oleh Megawati. Konon, menurut pendiri PDIP Sabam Sirait, ada dukungan paket kampanye dari Jusuf Kalla senilai Rp 10 triliun jika ia jadi Cawapres Jokowi.

Kegagalan lobi Bakrie kepada Megawati untuk mengandaskan Jusuf Kalla inilah yang kemudian membatalkan adanya poros Golkar - Demokrat. Dapat dilihat keambisiusan Jusuf Kalla dalam mengamankan kursi Cawapresnya ia menghalalkan segala cara, termasuk “membayar” PDI-P.