Pak Habibie sang Guru Bangsa dan mungkin orang paling pintar di negri ini memberi teladan dengan keluar dari GOLKAR ketika menjadi Presiden. Dengan keluar dari partai dan sukses bikin Akbar Tandjung pusing, Pak Habibie berhasil membuat jarak antara Presiden dengan Partai Politik. Dualisme Presiden dan Pemimpin Partai dapat dilihat dengan gamblang saat SBY ketar ketir ngurusin Demokrat beberapa Tahun Silam. Jika JOKOWI keluar dari Partaiia sedikitnya akan terjaga dari kontaminasi politik dan terhindar dari hutang politik terhadao Kader Partainya.
source: http://sosok(dot)kompasiana(dot)com/2014/02/06/habibie-teknokrat-yang-negarawan-633143.html

Kasus BLBI terjadi pada krisis moneter 1998 di Indonesia. BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema itu berdasar perjanjian Indonesia dengan IMF untuk mengatasi krisis. Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Pemerintah saat itu Presiden Megawati Soekarnoputri menyetujui penerbitan SKL kepada sejumlah obligor pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemberian SKL dianggap merupakan kebijakan kriminal atau criminal policy.

Hasil Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun.
source: http://www(dot)merdeka(dot)com/peristiwa/laksamana-sukardi-skl-blbi-produk-konstitusi.html
Btw, bunganya yang triliunan itu dibayarnya sama pajak kita, itu juga setelah dipotong komisi gayus

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR, Bambang Soesatyo mengatakan total kerugian negara Rp 7,45 dalam kasus Century terjadi dalam dalam dua proses. "Pertama adalah proses pemberian Fasilitas Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia ke Bank Century sebesar Rp 689,39 miliar. Pemberian FPJP dikucurkan pada tanggal 14,17 dan 18 November 2008,
Proses kedua, kata Bambang, terjadi dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. BPK, menurut Bambang mendapati angka kerugian negara yang fantastis sebesar Rp 6,76 triliun. "Nilai tersebut merupakan keseluruhan penyaluran penyertaan Modal Sementara oleh LPS kepada Bank Century selama periode 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009," ujarnya.

Bambang mengatakan LHP BPK tentang kerugian negara Rp 7,45 triliun semakin mengonfirmasi bahwa pemberian dana talangan tambahan Rp 1,5 triliun untuk Bank Mutiara tidak tepat dan semakin menambah besar kerugian negara. "Saya curiga, ada maling besar yang selalu ingin menutupi jejaknya sekaligus mengambil keuntungan menjelang pemilu dengan terus menggelontorkan dana talangan untuk mempertahankan Bank Century yang kini bernama Bank Mutiara," katanya.
source: http://www(dot)republika(dot)co(dot)id/berita/nasional/hukum/13/12/23/my9gcf-ini-tahapan-kerugian-negara-rp-745-triliun-dalam-century

Tak bisa dipungkiri, Antashari Azhar adalah salah satu orang bernyali di negri ini selain Ahok. Keberaniannya itulah yang membuatnya disingkirkan dan pengajuan PKnya ditolak. Mungkin kalo Ahok tidak hati2 doi akan mengalami nasib yang gak beda jauh kelak.
Sorot Mata tajam, pembawaan yang tenang dan nyali besarnya pernah membuat besan RI1 masuk Bui. KPK bisa cetak banyak gol kalo strikernya Antasari Azhar.Ane berani jamin orang2 di penjara baik sipir, maupun tahanan lainnya tetep mikir ribuan kali kalo mau cari masalah sama beliau walaupun sama2 di penjara. BTw Antashari divonis 18 Tahun, hukuman yang jauh lebih berat dari rampok negara yang malang melintang di negara ini
source: http://www(dot)suarapembaruan(dot)com/tajukrencana/rekayasa-kasus-antasari-nyata/11762

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara lama tapi harus dengan sistem baru yang lebih tepat. “Saya setuju hukuman mati itu bagi koruptor, tidak usah bertele-tele membuktikanya,”

Hukuman mati ini, kata dia, bisa dipadukan dengan sistem Undang-Undang pembuktian terbalik. Dimana untuk membuktikan seseorang itu korupsi atau tidak dilakukan dengan menghitung kekayaanya yang dibandingkan dengan gaji halal yang tiap bulan diterimanya.

“Tinggal dihitung saja, gajimu misalnya Rp 10 juta (perbulan) kok dua tahun punya Rp 25 miliar. Kalau dua bulan tidak bisa buktikan (asal dana itu) ya hukum mati dia,” kata Mahfud.

Untuk saat ini, sambil menunggu realisasi dari wacana hukuman mati bagi koruptor, Mahfud berharap penegak hukum segera menuntanskan kasus yang telah ada seperti kasus Gayus Tambunan. “Kan aneh, saya baca di Koran Tempo, rata-rata mantan pejabat pajak uanganya Rp 70 miliar,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, mayoritas dari pejabat yang memiliki harta miliaran selalu berdalih harta itu merupakan hasil hibah dari. “Hibah kok tidak ke Masjid,” ujarnya.
source: http://www(dot)tempo(dot)co/read/news/2010/04/08/063239008/Mahfud-MD-Setuju-Hukuman-Mati-Bagi-Koruptor.
Buat ane, Hukum Mati Koruptor lebih relistis daripada wacana gantung koruptor di monas. That's plain silly and stupid

Apakah hal ini mungkin dilakukan?

Eksploitasi sumber daya alam baik emas maupun tembaga yang dilakukan PT. Freeport di tanah Papua dinilai merugikan bangsa Indonesia. Pasalnya, dari komposisi saham yang dimiliki PT.Freeport Indonesia sebesar 90,64 persen dan pemerintah Indonesia hanya memegang 9,36 persen saham Freeport, maka royalti yang diberikan kepada bangsa Indonesia hanya sebesar satu persen(terlepas dari pajak dan ijin operasi penambangan). Ente bayangin Gan, terlepas dari biaya operasional dan setoran wajib, untung yang diterima negara ini dari 47 tahun cuma 1%.
source: http://www(dot)merdeka(dot)com/uang/47-tahun-kuras-kekayaan-papua-freeport-tak-sejahterakan-warga.html

[/QUOTE]