PERBANKAN INDONESIA HARUS SIAP MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015



Perlu menjadi perhatian kita, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan berlaku tahun depan. Indonesia sebagai salah satu anggota tentunya harus ikut mempersiapkan segalanya, karena yang terpenting adalah bagaimana negara kita sendiri bisa siap bersaing atau tidak dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia tidak bisa menunda lagi proses konsolidasi perbankan. Pasalnya hal itu sudah dilakukan negara lain dalam 5 tahun terakhir dalam menghadapi MEA. Sejumlah bankir menyatakan, sepakat soal pentingnya konsolidasi perbankan di Tanah Air khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.

Indonesia butuh bank yang besar dan kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong ekonomi nasional agar tumbuh semakin tinggi. Konsolidasi ini juga dibutuhkan agar bank kita bisa menjadi pemain utama di dalam negeri dan ASEAN. Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, konsolidasi perbankan penting untuk dilakukan demi meningkatkan daya saing perbankan nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi G Sadikin mengatakan konsolidasi perbankan sangat perlu dilakukan, hal ini tidak terlepas akan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk sektor perbankan.


"Kalau ngomongin itu saya rasa semua stakeholder di sini sadar itu harus kita lakukan untuk menghadapi MEA 2020, itu sih sudah saya rasa pengertiannya sudah paham," jelas dia di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Presiden Direktur PT Bank Central Asia (Tbk) Jahja Setiaatmadja menilai, konsolidasi perbankan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dilakukan untuk memperkokoh industri perbankan Indonesia dalam menghadapi pasar regional maupun global, serta memudahkan pengawasan bagi pihak regulator.

Senada dengan Jahja, Direktur Utama Bank Ina Perdana, EdyKuntarjo, menilai, dorongan adanya konsolidasi perbankan terjadi karena regulator perbankan (Otoritas Jasa Keuangan) juga dihadapkan pada permasalahan globalisasi, kendati sejak adanya Arsitektur Perbankan Indonesia 2004, konsolidasi perbankan sudah dicoba diterapkan namun tidak berhasil.

"Menurut saya memang sudah tuntutannya. Apalagi sudah ada MEA. Kalau dipaksakan, agak sulit. Tapi komprominya adalah kalau bank itu skalanya memang seperti itu, ruang geraknya dibatasi saja misalnya hanya satu kota saja," kata Edy.



Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Lana Soelistyaningsih mengatakan, OJK harus mencari terobosan untuk konsolidasi perbankan nasional dalam menghadapi MEA 2015, “OJK sebaiknya tidak hanya mengimbau,” ujarnya.

Lana menepis anggapan proses konsolidasi perbankan sulit dilakukan, karena ini hanyalah persoalan bisnis semata. Agar konsolidasi perbankan nasional berjalan lancar, Lana menganjurkan agar OJK membuat iklim kompetisi industri perbankan semakin tinggi, sehingga bank tidak lagi dapat menerapkan bunga kredit tinggi.

“OJK dapat membuat tingkat kompetisi perbankan menjadi lebih baik, ada banyak cara yang dapat dilakukan” lanjut dia.

Lana menambahkan, sektor perbankan di Indonesia masih mempunyai tantangan. Jika tantangan tersebut tidak diatasi maka akan membuat sektor perbankan di Indonesia kalah bersaing dengan bank asing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta proaktif mendorong konsolidasi perbankan, seperti yang telah dilakukan Bank Indonesia (BI) sejak beberapa tahun lalu, bahkan peranan OJK diharapkan bisa lebih besar guna memperkuat struktur perbankan nasional.

Diangkatnya Chairul Tanjung (CT) menjadi Menko Perekonomian, menggantikan Hatta Rajasa, bisa jadi merupakan angin segar bagi Indonesia untuk kembali concern untuk mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Latif Adam, pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan jika masa jabatan CT yang singkat memang tidak memungkinkan jika harus secepatnya ada realisasi konsolidasi perbankan. Namun demikian Latif menambahkan jika CT setidaknya dapat mengawal proses persiapan konsolidasi perbankan yang ada, seperti yang terjadi antara Bank Mandiri dan BTN. Proses persiapan itulah yang harus memenuhi syarat-syarat, sehingga menghasilkan suatu kebijakan publik.

Konsolidasi perbankan nasional sudah tidak dapat dihindari lagi. Kebijakan tersebut menjadi mutlak dalam menghadapi MEA. Jika tidak Indonesia mempersiapkan mulai dari sekarang, imbasnya akan terasa pada saat MEA nanti. Perbankan nasional akan kalah bersaing dengan perbangkan asing. Harapan kita mungkin tidak bisa diwujudkan pada masa pesta politik digelar. Namun, kita dapat terus mendorong dan mengingatkan calon pemerintah yang baru untuk mewujudkan konsolidasi perbankan nasional. [Berbagai Sumber-APF]