BANJARMASIN, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia rentan akan tindak korupsi. Oleh sebab itu, harus ada pembenahan serius pengelolaannya agar tidak terjadi korupsi.

Ditemui di sela safari politiknya di Bandara Sjamsoedin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (25/5/2014), Jokowi mengaku telah memiliki strategi untuk mencegah aksi korupsi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.

"Semuanya harus di E-kan (elektronik). Misal, E-Budgeting, E-Purchasing, auditnya pakai E-Eudit dan lain-lain. Itu yang dibangun," ujar Jokowi.

Diketahui, E-budgeting dan E-purchasing telah diterapkan di Jakarta. Lewat sistem elektronik itu, pelelangan barang atau jasa dilaksanakan secara terbuka dan online. Sistem itu dinilai meminimalisasi tindakan penyelewengan dana.

Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, jika sistem elektronik itu sudah dibangun, pemerintah tinggal menerapkan manajemen kontrol dan pengawasan yang ketat. "Jangan tergantung pada orangnya, tapi sistem dulu," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, penyelenggaraan haji di Indonesia harus berorientasi pada azas manfaat umat Muslim. Dengan pembenahan manajemen penyelenggaraan haji dan umrah, Jokowi berharap umat Muslim mendapatkan manfaatnya.