JAKARTA, KOMPAS.com - Dari 7.000 kegiatan yang wajib dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) DKI, baru dua paket program DKI yang sudah dilelang. Kepala ULP DKI Jakarta, I Dewa Gede Soni, mengatakan, angka tersebut didapatkan pada status terakhir, pada Jumat (16/5/2014) lalu pada pukul 24.00 WIB.

"Total kumulatif paket yang sudah masuk ke ULP yaitu 5114 paket. Di hari Jumatnya saja, 2.214 paket," kata Soni, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (19/5/2014).

Adapun paket yang sudah dilelang oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yakni sebanyak 46 paket. Dua di antaranya sudah selesai dilelang dan dapat dilaksanakan programnya. Sementara, sisanya masih dalam tahap proses dokumen.

Ada sebanyak 142 paket yang dikembalikan lagi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Pengembalian dokumen itu disebabkan karena tidak persyaratan tidak dipenuhi. Sementara, 2.758 paket pelelangan sedang dalam pembahasan oleh kelompok kerja (Pokja) ULP dengan SKPD, namun belum masuk pelelangan LPSE.

"Jumlah SKPD dan UKPD yang sudah mengusulkan lelang kegiatan mencapai 231 dari 750 unit," kata Soni.

Dua paket kegiatan yang telah selesai pelelangannya adalah cetak naskah ujian SD dan jasa keamanan kantor BLUD Puskesmas Tanah Abang.

"Ujian SD ini sudah mulai pagi ini dan kemarin sempat ribut bakal mundur, karena DKI tidak siap. Nyatanya, ujian juga kan? Progress pelelangan bisa dilihat di [url=http://www.lpse.jakarta.go.id,]www.lpse.jakarta.go.id,[/url]" kata mantan Kepala Unit Pengelolaan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dishub DKI itu.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memberi tenggat waktu kepada SKPD dan UKPD mengajukan lelang kegiatan ke ULP DKI, pada Jumat (16/5/2014). Saat itu, dengan nada tinggi, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya karena masih sedikit SKPD dan UKPD yang mengajukan lelang kegiatan ke ULP. Semakin lambat SKPD dan UKPD mengajukan lelang, maka program unggulan semakin lambat terealisasi dan anggaran pun tidak terserap baik.

Pihak ULP DKI akan melaporkan hasil pendaftaran lelang melalui ULP ini pada Selasa (21/5/2014) mendatang kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tahun ini, terdapat sekitar 52.000 kegiatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ULP akan melaksanakan lelang tender di 7000 kegiatan diantaranya.

Jumlah tersebut dikurangi dengan pengadaan barang melalui electronic purchasing (e-purchasing) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara 45.000 kegiatan lainnya ditangani melalui pengadaan langsung. Ketentuan lelang di ULP hanya berlaku untuk anggaran kegiatan dengan nilai di atas Rp 200 juta untuk barang dan Rp 50 juta untuk jasa.

sumber

kasihan pak basuki...