Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengubah visi misi capres dan cawapres mereka di KPU, salah satunya soal kepolisian di bawah kementerian. Apa alasan pengubahan tersebut?

"Karena tim JK, tim NasDem, PKB, Hanura belum terlibat, semua dirumuskan PDIP karena saat itu kita belum bekerja sama. Lalu kita pelajari dan ada masukan-masukan termasuk dari PKB," kata Jubir Timses Jokowi-JK Abdul Kadir Kading di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (24/5/2014).

Karding mengatakan, saat memberikan masukan bagi visi misi itu, muncul lah salah satu poin soal kepolisian di bawah kementerian yang sebelumnya dirumuskan PDIP dan diserahkan ke KPU. Masukannya agar poin itu direvisi.

"Soal (visi misi) kepolisian, saya pimpinan panja Revisi UU Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Tidak harus kepolisian itu masuk kementerian, yang dibutuhkan adalah penataan kewenangan kepolisian," tuturnya.

Menurut Karding, perbaikan citra dan kinerja kepolisian yang jadi poin diskusi juga bisa dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, pelatihan dan diklat serta lainnya.

"Kalau anda tahu kesejahteraan polisi pangkat paling rendah itu Rp 1,7 juta per bulan, itu take home pay. Gimana polisi mau melakukan perbaikan dengan begitu," ujarnya.

Nah, gagasan itu menurut PKB tidak harus di bawah kementerian. "Kita sudah revisi karena masukan PKB, Pak Jusuf Kalla dan partai lain, karena tak harus memperbaiki kepolisian di bawah kementerian," paparnya.

"Pak JK mengatakan sesuai dengan pendapat kami bahwa yang dibutuhkan itu penataan saja, soal kelembagaan sudah baik. Dan revisinya tidak terlalu banyak, hanya teknis-teknis saja," ucap ketua DPP PKB itu.

Visi Misi Jokowi-JK Tempatkan Polri di Bawah Kementerian, Ini Tanggapan Polri
Jakarta - Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen Ronny Franki Sompie angkat bicara menanggapi visi-misi yang diusung pasangan Capres Jokowi-JK, tentang struktur penempatan kepolisian di bawah kementerian.

"Polri tidak hanya mengurusi masalah Kamtibmas (Keamanan, Ketertiban, Masyarakat) saja. Tapi juga ada proses penegakan hukum. Perlu dipertimbangkan untuk menempatkan Polri berada di bawah kementerian," kata Ronny saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/5/2014).

Menurut jenderal bintang dua ini, ada semacam kekhawatiran yang muncuk ketika polisi berada di bawah kementerian. Terlebih pimpinan kementerian itu adalah mereka yang berasal dari sebuah partai politik.

"Apabila Polri berada di bawah suatu kementerian dan kementerian tersebut ada orang partai politik, apa tidak ada kemungkinan bahwa kegiatan yang dilakukan Polri kemudian terkooptasi kelompok tertentu?," tanya Ronny.

"Jangan sampai dia berpihak kemudian dia tidak bisa tegas lagi, perlu juga melihat Polri dalam penegakan hukum," imbuhnya.

Meski demikian, Ronny mengaku belum mendalami visi-misi yang disampaikan oleh pasangan Capres Jokowi-JK yang terlampir dalam dokumen pendaftaran di KPU. Meski bukan wacana yang pertama kali muncul, kata Ronny, pihaknya masih pelu mempelajari ide yang dipaparkan tersebut.

"Saya kira Polri netral terhadap pelaksanaan Pemilu, tidak berpihak pada siapa-siapa, bahwa ada wacana seperti itu saya kira ini perlu dipelajari oleh Polri," ujar Ronny.

Rencananya visi misi Jokowi-JK ini akan direvisi oleh tim sukses pasangan tersebut. Namun pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, usulan itu sudah bagus, tidak perlu direvisi.