Jakarta - Calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menata ulang kewenangan Kepolisian RI. Nantinya kewenangan pengambilan keputusan dan kewenangan pelaksanaan Polri akan dipisahkan.

Pasalnya menurut pasangan yang diusung PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura itu saat ini sering terjadi tumpang tindih antara keputusan dan kewenangan pelaksanaanya.

"Hal iti dilakukan dengan menempatkan Polri dalam Kementerian Negara yang proses perubahannya dilakukan secara bertahap," tulis Jokowi-JK dalam visi misi mereka yang dikutip detikcom, Jumat (23/5/2014).

Duet Jokowi-JK juga akan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Polri. Ini dilakukan untuk memudahkan arah gerak penataan dan pengelolaan lembaga Polri agar lebih baik.

"Jika dimungkinkan perlu penegasan-penegasan arah gerak Polri agar selaras dengan agenda pemerintahan," tulis Jokowi-JK.

Apabila pasangan ini terpilih, kurikulum pendidikan dan latihan untuk Polri akan disesuaikan. Tujuannya agar menghasilkan anggota Polri yang berwatak sipil, tidak militeristik, dalam tugas penegakkan hukum
dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

SUMUR