okowi adalah pion Megawati. Gubernur Jakarta itu tidak memiliki hak apapun dalam setiap keputusan partai bahkan untuk menentukan Cawapresnya sendiri. Apapun tanpa terkecuali, harus berdasarkan persetujuan Mega. Jokowi tak lebih seperti “kerbau yang dicucuk lubang hidungnya”, tak pernah bisa menolak keinginan Mega.

Jika kelak Jokowi menang, maka semua kebijakan negara ini tidak mungkin lepas dari intervensi Mega. Bisa dikatakan, Presiden Indonesia bukan Jokowi melainkan Megawati. Sehingga berat bagi kita Jokowi dapat melakukan perubahan signifikan bagi Indonesia. Begitu juga dengan penegakan HAM.

Gambarannya begini, ketika Mega menjadi Presiden, Ketua Umum PDIP ini sengaja membiarkan terjadiya praktek pelanggaran HAM. Salah satu contohnya, aktivis HAM Munir terbunuh saat pemerintahan Mega. Sewaktu Mega berkuasa menggantikan Gus Dur, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dijabat oleh Hendropriyono. Hendro adalah orang dekat Mega yang siap “menghabisi” orang - orang yang dianggap mengganggu pemerintahan Mega.

Sebagai kepala negara, mustahil Mega tidak mengetahui pembunuhan Munir. Apalagi Hendro adalah tangan kanan Mega dan pasti mengetahui pembunuh Munir yang sesungguhnya.

Contoh lain, saat menjadi Presiden, Mega tidak menyelesaikan kasus 27 Juli yang banyak memakan korban dari para simpatisannya. Logikanya, jika Mega benar - benar peduli dengan penegakkan HAM, kesempatannya menjadi Presiden itu harusnya dapat dimanfaatkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Faktanya, Mega tidak pernah peduli. Mega justru menikmati kekuasaan, menjual aset - aset negara dan melupakan pendukungnya yang telah berkorban nyawa untuknya. Sehingga sangat mustahil bagi kita berharap penegakkan HAM jika Jokowi menjadi Presiden RI.

Sumber : http://politik.kompasiana.com/2014/0...wi-658586.html