JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menawarkan program pemuatan materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada kurikulum pendidikan umum. Pasangan itu juga berjanji menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.

Hal itu tertuang dalam visi misi Jokowi- JK yang dimuat dalam dokumen pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang diunggah Komisi Pemilihan Umum ke situs web [url=http://www.kpu.go.id.]www.kpu.go.id.[/url]

Dalam visi misi sebanyak 41 halaman itu, Jokowi-JK menyatakan perlu memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta di dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.

Untuk penanganan kasus HAM masa lalu, salah satu poin dari 42 prioritas utama kebijakan penegakan hukum, pasangan ini berkomitmen akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. Dijelaskan, kasus HAM masa lalu masih menjadi beban politik bagi bangsa Indonesia.

Program lain yang tertuang dalam poin ini, yakni merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu dinilai sebagai salah satu sumber pelanggaran HAM. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.

Di samping itu, tercatat juga komitmen pasangan yang diusung empat partai politik ini untuk menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan bekeyakinan serta melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Prioritas penanganan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak juga tercatat dalam poin ini.

Di sisi kerja sama luar negeri, pasangan ini menyatakan akan memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani dalam ASEAN charter.

http://nasional.kompas.com/read/2014...wi-JK.soal.HAM




Dalam bidang pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berkomitmen jika terpilih dalam pemilu presiden mendatang akan menghapus Ujian Nasional (UN) yang merupakan bentuk penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tertuang dalam visi misi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam website KPU www.kpu.go.id tertulis, "Kami tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional".

Selain menghapus UN, Jokowi-JK menyatakan berkomitmen memperjuangkan biaya pendidikan agar terjangkau bagi seluruh warga negara dan memberikan jaminan hidup yang memadai bagi guru daerah terpencil, memberi tunjangan fungsional yang memadai dan asuransi.

Untuk revolusi karakter bangsa, dalam visi misi bertajuk Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandirim dan Berkepribadian itu, Jokowi-JK menyatakan akan menekankan 70 persen pendidikan dasar pada substansi budi pekerti, sementara untuk pendidikan tinggi, 60 persen politeknik dan 40 persen sains.

Untuk mencapai tingkat partisipasi 100 persen pada sekolah dasar, dan 95 persen untuk SMP, pasangan ini akan menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya. Sementara itu, untuk memperbesar akses warga miskin mendapatkan pendidikan tinggi, pasangan ini berjanji meningkatkan subsidi kepada perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa menyebut nominal subsidi.

http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Kknwp

Visi-misi Jokowi versi Lengkap

[url]http://cumau7EcOBnsy[/url]

Kira2 capres sebelah ada tentang HAM ga ya?