JAKARTA - Sejumlah buruh dari berbagai elemen menggelar unjukrasa di depan kantor Pemilihan Umum (KPU) menuntut tidak diloloskannya calon presiden (Capres) yang berlatar belakang militer.
Penolakan tersebut dikarenakan pengalaman pada masa orde baru yang mana ketika militer berkuasa kebebebasan individu sangat dibatasi.
"Di masa lalu cara represif dan militeristik seringkali digunakan oleh rezim untuk mengancam gerakan buruh, contohnya Marsinah yang meninggal karena mencampuri urusan industri, "ujar Maruli.
Maruli mengatakan itulah sebab pihaknya menuntut KPU untuk tidak melolosakan Prabowo sebagai peserta pemilihan presiden 9 Juli mendatang.
"Prabowo berpotensi otoriter dengan latar belakngnya sebagai militer," ujar Koordinator aksi dari LBH, Jakarta Maruli Tua Rajagukguk, Rabu (21/5/2014).
Maruli juga mengatakan pihaknya mengajak semua masyarakat memilih langkah politik yang rasional untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih nanti dapat menghargai dan menghormati kebebasan.
"Langkah itu harus diwujudkan dalam bentuk sikap penolakan dengan tidak memilih Capres yang berpotensi mengancam kebebasan dan hak asasi," ujar Maruli.
Maruli mengatakan Prabowo adalah sosok yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait kasus kerusuhan Mei 1998. Prabowo diduga terlibat kasus penculikan aktivis pro demokrasi.
"Bagi gerakan buruh terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden potensial mengancam masa depan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Kalau itu terjadi, jangankan menuntut upah, demonstrasi pun akan dilarang," ujar Maruli.

Sumber

ya iyalah otoriter,
mau jadi presiden aja napsuu banget............
dasar om wowo............... om wowo.......
ampe mau kudeta aja gagal, trs klo gagal sekarang tar jadi maho lagi.
hahahaha


tambah menghina



cucookk deh cint kamuuuu




Pro



Pro Mahoo