JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Setelah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, KPK memberikan sinyal terang. KPK akan segera menetapkan tersangka diperkirakan dalam bulan ini.

"Sebentar lagi KPK akan tetapkan orang penting yang bertanggung jawab atas penyelewengan dana haji, akan ditetapkan jadi tersangka," ujar Ketua KPK Abraham Samad, Kamis 15 Mei 2014.

Tak tanggung, Samad memberikan sinyal tersangka tersebut merupakan pejabat penting. menuturkan bahwa kasus korupsi dana haji di Indonesia ini dilakukan oleh pejabat penting.

"Ya kalian kan bisa prediksi sendiri siapa pejabat yang dimaksud tersebut. Silakan terjemahkan sendiri, siapa orang yang berkompeten dalam penyelenggaraan haji," katanya.

Ketika dicecar siapa tersangka tersebut, Samad masih merahasiakannya. Dia berjanji paling lambat tiga pekan KPK akan segera mengumumkannya.

"Makanya nanti satu sampai tiga minggu ke depan, saya tidak boleh menjelaskan kepada pers sekarang, karena masalah ini belum dibuka," tuturnya.

Mengenai kasusnya, lanjut Samad, yakni mencakup dana haji tahun 2012 dan 2013. Selain itu, perkaranya mulai dari penyelenggara dan semua yang menyangkut urusan haji.

Lalu siapakah pejabat tinggi yang dimaksud Samad?

Terkait penyelidikan tersebut, KPK telah memanggil sejumlah anggota Komisi VIII DPR yang membidangi agama untuk diminta keterangan. Mereka yang sudah dipanggil antara lain mantan Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar dan mantan Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini.

Bahkan Dirjen Penyelenggaraan Haji, Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu. Terakhir, KPK juga telah meminta keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA).

"Jadi pada hari ini saya dimintai keterangan oleh KPK berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Khususnya yang berkaitan dengan pengadaan catering, pengadaan perumahan di Saudi Arab," kata SDA di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/5).

Selain itu, SDA juga mengaku dikorek penyidik soal dugaan anggota DPR yang disebut-sebut punya bisnis pengadaan haji. Namun, ketua umum PPP ini menyebut tidak tahu untuk hal ini.

"Itu juga yang dipertanyakan kepada saya. Saya tidak tahu persis apakah ada permainan semacam itu yang dilakukan oleh Komisi VIII. Kalau isu, itu ada, tetapi isu tidak bisa dijadikan fakta atas sebuah kejadian," jelasnya.

Terkait pengadaan pemondokan haji, SDA mengaku hal itu paling tajam ditanyakan penyidik. Terutama adanya tempat tinggal jamaah yang tidak layak.

Walau demikian, SDA mengaku tahu mengenai pemondokan tersebut. Pasalnya, sebagai Menteri, dirinya selalu melakukan evaluasi.

"Saya lakukan evaluasi, meminta laporan dari tim perumahan, tim catering, dari komisi pengawas haji indonesia, dari Irjen, dari tim kesehatan, termasuk dari tim keamanan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing. Di situlah muncul persoalan, antara lain misalnya ada perumahan yang dikategorikan jelek," ujarnya.

Meski demikian, SDA bakal menyerahkan seluruh kasus ini kepada penyidik KPK. Sebab, dirinya akui tidak bisa menjangkau terlalu detail dalam pengawasan haji ini.

"Karena penyelenggaraan haji dengan total 194 ribu jemaah haji itu bukan pekerjaan yang mudah," terangnya.(merdeka)

Sumber

Semoga penetapan bersalah belum diputuskan, setelah Prabowo jadi presiden agar syarat yang diajukan ketua PPP ini bisa terwujud disamping dapat jatah kursi menteri lagi...

Parabowo terima syarat apa saja dulu yang penting utamakan berkuasa, seperti melindungi Lapindo, Asuransi dan pajak perusahaan ARB...