Dirjen Migas: Mandatori BBN ke BBM akan Naik Jadi 30% di Tahun 2016

Jakarta, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro mengatakan, kebijakan mandatori pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan subsidi BBM.

Edy menegaskan, berdasarkan aturan, pada tahun 2014 ini, BBN yang dicampur ke dalam BBM jenis Solar mencapai 10%. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 20% pada tahun 2016.

“Dalam pelaksanaannya, masih banyak.badan usaha yang belum dapat melaksanakan kebijakan ini karena terkendala berbagai hal, antara lain keterbatasan pasokan BBN dan fasilitas serta kualitas BBN yang kurang baik seperti terlalu banyak mengandung air,” katanya dalam situs resminya pekan lalu.

Sementara itu, Herizaldi dari PT Sunrise Sunset yang mewakili badan usaha lainnya menuturkan, yang menjadi kendala-kendala tersebut diakuinya pada dasarnya badan usaha siap dan mendukung kebijakan mandatori pencampuran BBN ke dalam BBM.

Namun kenyataan yang ditemui di lapangan, membuat badan usaha tidak dapat sepenuhnya melaksanakan sesuai aturan. Misalnya, hanya ada satu produsen BBN di Batam sehingga ketersediaan pasokannya pun terbatas. Kendala lainnya, tidak adanya kesamaan harga jual dari produsen ke badan usaha.

“Selain itu, fasilitas pengangkutan BBN oleh produsen juga masih terbatas, sehingga kami harus mengambil sendiri BBN tersebut dan ini tentunya menambah biaya," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, badan usaha juga mengeluhkan banyaknya konsumen yang menolak BBM yang dicampur BBN. Selain itu, mereka meminta agar jangka berlaku rekomendasi impor BBM yang selama ini 3 bulan, diperpanjang menjadi sekitar 5 bulan. Hal ini karena pengurusan surat-surat izin tersebut ke instansi terkait memakan waktu sekitar 1,5 bulan atau setengah dari waktu yang diberikan pemerintah.