Merdeka.com - PDI Perjuangan sebelum mendaftarkan bakal calon presidennya Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mencari dukungan suara dari partai lain. Partai Nasdem menjadi partai pertama yang merapat. Lalu disusul oleh PKB dan terakhir Partai Hanura.

Namun sebelum Hanura merapat, Partai Golkar sudah hampir merapat dengan PDI Perjuangan. Hal ini nampak dengan pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (Ical) dan Jokowi di Pasar Gembrong, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini merupakan pertemuan sebagai penjajakan lanjutan.

"Ini-kan kita sudah bertemu di titik yang sama, di pasar kalau sudah bertemu di titik yang sama artinya koalisi," kata Jokowi, Selasa (13/5).

Namun rupanya pertemuan Pasar Gembrong bukan deklarasi koalisi final. Partai Golkar masih bermanuver.

Di menit-menit terakhir, Ical kembali mencoba menjalin komunikasi politik. Usai Rapimnas Golkar, Minggu (20/5) malam, dia menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri.

Tapi ternyata koalisi ini tidak dapat terjalin. Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com ada beberapa alasan mengapa kedua partai besar ini berseberangan.

Pertama adalah permintaan Ical untuk menjadi wakil presiden dan kedua, permintaan kursi menteri. Permintaan kursi menteri ini tidak tanggung-tanggung, karena kabarnya meminta tujuh menteri.

PDIP memang berkisah ada penumpang terakhir yang minta jatah kekuasaan. Partai itu datang tengah malam setelah koalisi terbentuk, namun ditolak PDIP.

"Karena itulah ketika ada pihak-pihak yang datang mencoba menawarkan suatu kerja sama dengan bagi-bagi kursi pada saat-saat terakhir, dari PDIP mengambil sikap yang tegas serta seluruh komitmen harus diberikan kepada rakyat itu sendiri. Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan bagi-bagi kekuasaan kecuali itu kehendak rakyat," kata Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Saat ditanya apakah penumpang terakhir itu Ical, Hasto menjawab diplomatis. "Ya bisa ditafsirkan sendiri," tukasnya.

Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menepis kabar tersebut. Menurutnya Ical berprinsip tidak ada pembicaraan untuk capres dan cawapres. Sebab itu hanya instrumen politik.

"Bahwa kata Bang Ical prinsip dasar yang harus bukan soal posisi presiden atau cawapresnya. Karena itu instrumen untuk kepentingan masyarakat Indonesia," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/5).

http://m.merdeka.com/politik/di-balik-batalnya-deal-mega-dengan-ical.html

Oh ternyata.....