TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis meminta Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengaudit para calon presiden dan wakil presiden. Dia meminta agar dua lembaga itu memeriksa rekam jejak pelanggaran HAM para calon.

"Saya minta KPU dan Komnas HAM untuk mengaudit capres dan cawapres," katanya dalam acara "Petisi Bersama Tokoh Masyarakat Jelang 16 Tahun Reformasi dan Menyikapi Kandidat Calon Presiden Pelanggar HAM" di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Mei 2014.

Menurut dia, audit ini penting agar masyarakat mengetahui komitmen para calon dalam menegakkan HAM. Dia pun menyarankan KPU memasukkan perihal janji itu dalam persyaratan calon presiden. "Sekarang komitmennya belum kelihatan. Kami tak mau membeli kucing dalam karung," ujarnya.

Dari hasil audit tersebut bisa diketahui pelanggaran yang pernah dilakukan oleh para calon. Dia mengatakan, jika memang ada calon yang pernah melanggar, calon tersebut harus membayar.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga kini. Menurut dia, penuntasan kasus itu makin tersisih dan tak dianggap penting oleh negara. Malah kini pelaku yang diduga terlibat pelanggaran HAM berat justru tampil sebagai kandidat calon presiden.

Ia bersama para tokoh lainnya, seperti Frans Magnis Suseno, Benny Susetyo, dan Haris Azhar, meminta agar masyarakat tak memilih kandidat tersebut. Ini dilakukan agar kekuasaan pada masa mendatang dapat menuntaskan pelanggaran HAM dan untuk memastikan kasus tersebut tak kembali terulang.

Calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, disebut-sebut terlibat dalam pelanggaran HAM. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus pada era Orde Baru ini pernah diberhentikan tak hormat lantaran diduga terlibat dalam penculikan aktivis prodemokrasi 1998.

NUR ALFIYAH

sumber
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...ran-HAM-Capres