WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam deklarasi koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem dan PKB, yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai miliknya adalah bukti arogansi kekuasaan penguasa partai.

Asep pun menyayangkan Megawati yang tidak menampakan sifat kenegarawannya dalam pernyataan itu. "Betapa naifnya pernyataan Megawati bahwa PDIP adalah miliknya. Mega seharusnya tahu bahwa secara hukum formal tidak ada peraturan yang menegaskan bahwa partai politik boleh dimiliki perorangan. Partai politik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik maupun UU Parpol adalah badan publik. Jadi tidak bisa dia klaim sebagai milik pribadi perorangan," kata Asep ketika dihubungi wartawan, Kamis (15/5/2014) kemarin.

Menurut dia, secara politik boleh-boleh saja Megawati mengklaim dirinya sebagai pendiri partai ataupun tokoh sentral, tapi mengklaim bahwa partai adalah miliknya yang seolah bisa dikelola sekehendak hati oleh pemilik layakya perusahaan sungguh adalah pernyataan yang gegabah. "Anehnya tidak ada satupun kader yang membantah hal itu. Memangnya partai bisa dia kelola sendiri seperti barang pribadi lainnya? Tanpa kader partai bukanlah apa-apa," ujarnya.

Dia lantas menilai, perilaku pendiri ataupun tokoh sentral partai seperti ini bukan hanya ditunjukkan oleh Megawati, tapi hampir semua partai. Dia pun mencontohkan Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem yang menjadikan partai seolah milik pribadi. "SBY, Prabowo, Wiranto, Paloh juga menunjukkan perilaku yang sama, meski baru Megawati yang secara terang-terangan mengungkapkan hal ini," katanya.

Makanya menurut Asep karena sikap dan pengertian yang salah terkait partai, maka tidak heran jika kemudian muncul ungkapkan dari Megawati di tempat dan saat yang sama kepada capres PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi) bahwa Jokowi jika jadi presiden pun tetap merupakan petugas partai dan harus menjalankan perintah partai. Dengan pernyataan itu Mega sekali lagi ingin menegaskan meski Jokowi nanti menjadi presiden, Jokowi harus tetap tunduk padanya.

"Megawati khawatir kalau Jokowi jadi presiden, maka semua orang berhak mengkalim bahwa Jokowi adalah milik mereka juga. Ini langsung ditegaskan oleh Mega bahwa Jokowi adalah petugasnya yang harus tunduk pada majikan.Dengan pernyataan ini Mega nampaknya juga khawatir bahwa bisa saja Jokowi jika jadi presiden bisa mengambil alih PDIP. Makanya Jokowi pun diingatkan dihadapan para kader-kader PDIP untuk tidak mencoba hal itu," tegasnya.

Masyarakat harus menyikapi hal ini karena jangan sampai nanti, Jokowi benar-benar hanya akan menjadi petugas partai. Jika ini yang terjadi maka tentunya akan sangat berbahaya karena satu partai yang berkuasa akan bisa mengklaim seolah Indonesia ini miliknya yang bisa dikelola sekehendak hatinya.

"Kalau Jokowi benar-benar jadi presiden yang hanyapatuh pada semua perintah Mega, ini sangat berbahaya. Indonesia seolah hanya dimiliki oleh PDIP saja dan PDIP berhak melakukan apa saja. Jokowi akan seperti menjadi robot yang dikendalikan oleh Mega. Demokrasi bisa terancam kalau caranya seperti ini," pungkas Asep. (WH/YD)

sumber