Ini Sikap Jokowi atas Nasib Korban Lumpur Lapindo

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, tidak ambil pusing menanggapi kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kalau saya ndak usah dipanggil-panggil lagi. Langsung, nih ganti. Tidak dibicarakan lagilah," ujarnya di depan pengacara dan pakar hukum di Wisma Alstom, Jalan TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2014) sore.

Jawaban itu disampaikannya untuk menanggapi pertanyaan salah seorang pengacara yang menanyakan wacana koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Pengacara tersebut mengatakan, Golkar dianggap sebagai representasi Orde Lama. Oleh sebab itu, koalisi dengan Golkar berimbas negatif atas penyelesaian sejumlah kasus yang terkait dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. PT Lapindo Brantas yang dikelola oleh keluarga Bakrie diwajibkan membayar kerugian yang ditimbulkan akibat semburan lumpur akibat proses usahanya pada area terdampak di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Bapak kan mau ke Jalan Merdeka Utara, tapi kenapa memilih jalan becek dan berlumpur?" kata pengacara tersebut kepada Jokowi.

Mengenai rencana kerja sama politik dengan Golkar, Jokowi mengatakan, kepastian akan hal itu menunggu terselenggaranya Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada Minggu (18/5/2014). Meski sudah bekerja sama dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif masih membuka pintu koalisi untuk partai lain, termasuk Golkar.

"Kita enggak mau dilihat masyarakat jumawa. Mentang-mentang juara satu, masa ada yang mau gabung, kita (bilang) ndak-ndak. Kita terbuka," ujar Jokowi.

Jokowi telah dua kali bertemu dengan Aburizal dalam upaya menjajaki kemungkinan koalisi. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian akan kerja sama kedua parpol tersebut. Golkar akan memutuskan sikap soal koalisi pada rapat pimpinan nasional.

http://nasional.kompas.com/read/2014...Lumpur.Lapindo

--------------------

langsung ganti dana darimana jok

jgn2 ntar ente bilang itu musibah nasional. jadi ganti ruginya diambil dr APBN