intelijen – Ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dalam rapat Kabinet yang digelar di Jakarta (29/04), merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi negara.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Y. Paonganan, menyikapi ketidakhadiran Jokowi dalam rapat Kabinet paripurna yang digelar di gedung utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta (29/04).

“Jokowi satu-satunya gubernur yang tidak hadir di rapat kabinet di Istana hari ini, bukti pelanggaran etika pemerintahan, saya kuatir dia ga paham. Ketidakhadiran si Jokowi dlm rapat kabinet yg juga dihadiri seluruh Gubernur, bukti kesombongan layaknya bos mafia illegal logging,” tulis Paonganan di akun Twitter @ypaonganan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat paripurna dengan mengumpulkan semua menteri, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, para gubernur dan wakil gubernur, pimpinan dan anggota Komite Ekonomi Nasional, pimpinan dan anggota Komite Ekonomi Inovasi Nasional, dan para pimpinan Badan Usaha Milik Negara.

Rapat paripurna digelar untuk mempersiapkan musyawarah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional (Musrembangnas) tahun anggaran 2015.


sumber:

http://www.intelijen.co.id/tak-hadir...titusi-negara/