JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, partainya bisa saja pindah haluan jika pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Hatta Rajasa dideklarasikan tanpa melibatkan partainya untuk menetapkan calon wakil presiden.

"Koalisi harus dibangun atas kebersamaan visi misi. Kalau tidak sesuai karakter PPP sebagai partai umat, PPP akan pindah ke luar. Lihat situasi dan kondisi PPP. Karena PPP milik umat, maka harus dikonsultasikan dengan umat,"kata Ketua DPP PPP Ahmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Jumat (16/5/2014), seperti dikutip Antara.

Dimyati menjelaskan, PPP belum diajak bicara untuk menetapkan siapa figur calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Sementara ini, di internal PPP, baru nama Suryadharma Ali yang diusulkan untuk menjadi cawapres bagi Prabowo.

Namun, kata dia, kalau nanti duet capres-cawapres diputuskan sesuai komitmen koalisi, maka mau tidak mau, PPP ikut mengusung pasangan tersebut. Sebaliknya, kalau tidak setuju, maka PPP akan mempertimbangkan untuk menarik dukungan karena pasangan capres-cawapres merupakan dwitunggal. Penarikan dukungan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi terlebih dulu dengan kalangan ulama mengingat PPP merupakan partai milik umat.

"Selama ini yang kami tahu belum menetapkan cawapres karena PPP harus diajak bicara. Prabowo tidak bisa serta-merta tanpa persetujuan PPP," kata Dimyati.

Ditanya kabar adanya penetapan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, Dimyati menegaskan, PAN baru mengusulkan Hatta mendampingi Prabowo.

"Sama seperti PPP yang usulkan duet Prabowo-SDA. Asal dikomunikasikan, apa alasannya memilih Hatta Rajasa. Jika itu keputusannya, harus dibahas dalam rapat harian PPP," katanya.

Partai Gerindra menegaskan belum memutuskan bakal cawapres pendamping Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengatakan, keputusan soal cawapres akan disampaikan pada Minggu (18/5/2014).

Salah satu mitra koalisi Gerindra lain, yakni Partai Keadilan Sejahtera, tak merasa terganggu dengan perkembangan koalisi PAN-Gerindra. PKS tetap melanjutkan perundingan koalisi dengan Gerindra demi Prabowo sebagai presiden.