Pileg telah usai, kini kita telah semakin dekat dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. Pada pileg lalu ada beberapa partai yang memberikan syarat mahar kepada para kadernya yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan setelah menjadi anggota legislatif para caleg-caleg tersebut juga masih diharuskan membayar upeti beberapa persen setiap bulannya dari pendapatan mereka sebagai anggota legislatif.

Politik berbiaya tinggi dalam proses demokrasi di Indonesia, utamanya ketika pemilu, sulit dihilangkan karena harus ada kesepakatan langsung dari partai dan calon anggota legislatif (caleg) yang diusung.

Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya kebutuhan yang sama antara partai dan caleg, sehingga sangat sulit menghilangkan politik berbiaya tinggi tersebut. Partai membutuhkan dana dari caleg, sedangkan caleg butuh jabatan dan keterpilihan dalam pemilu.

Seperti yang diungkapkan dalam sidang terbuka promosi doktoral, politikus PDIP Pramono Anung menyebut seorang caleg harus merogoh kocek minimal Rp300 juta hingga 6 miliar kepada partai. Biaya itu sering diberikan agar caleg bersangkutan diusung oleh partai. Karena adanya setoran atau mahar kepada partai itulah yang mengakibatkan politik berbiaya tinggi. Sumber lain pun menyebutkan, setelah caleg menjadi anggota legislatif ada setoran rutin yang harus mereka berikan kepada partai. Walaupun sebenarnya tidak ditentukan berapa, tetapi rata-rata setoran itu antara 20-30 persen per bulan dari gajinya.

Terkait mengenai hal ini, partai PAN telah membuktikan partainya merupakan partai yang bersih. PAN pada setiap pileg tidak memungut mahar kepada para kader yang menyalonkan diri, dan juga tidak memberlakukan upeti kepada para pejabat publik atau Negara yang merupakan kader PAN, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum PAN pada saat pers conference siang tadi dikantor DPP PAN (14 Mei 2014). Hatta menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

Selain menjadi partai yang bersih, PAN juga menunjukan bahwasanya partainya merupakan partai yang selalu menjalankan peraturan Negara dengan baik, hal ini nampak dengan pengunduran diri Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian demi maju menjadi calon wakil presiden dalam bursa Pilpres 2014.
“ Saya mengundurkan diri sebagai Menteri karena hal ini merupakan proses yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana apabila seorang pejabat publik atau Negara ingin maju menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden maka dirinya harus mengundurkan diri dari jabatannya”, ungkap Hatta Rajasa pada saat pers conference terkait deklarasi koalisi PAN dan Gerindra pada tanggal 14 Mei 2014 di kantor DPP PAN.

Dengan menunjukan sikap baik ini, maka sudah pantaslah PAN disebut sebagai partai yang bersih dan partai yang cocok untuk mengisi kursi pemerintahan bangsa ini kedepan nantinya.