PKS menarik dukungan dari Prabowo karena tak jadi cawapres?
Rabu, 14 Mei 2014 15:56

Merdeka.com - Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Rakernas Partai Amanat Nasional ( PAN ). Kedua partai ini sepakat berkoalisi.

Prabowo menyampaikan proses koalisi antara PAN dan Gerindra butuh waktu 18 bulan. Lalu bagaimana dengan PKS? Benarkan PKS mundur karena kader mereka tak dijadikan cawapres? "Enggak. Jadi saya kira tidak seperti itu, karena semua berfikir semua kepentingan bangsa," kata Prabowo menepis isu tersebut, Rabu (14/5).

Walau sudah resmi berkoalisi dengan PAN , Prabowo mengaku belum mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres. Dia masih menunggu PPP. "Ini buka deklarasi, deklarasi masih ada proses kita ingin merajut koalisi lebih kuat. PPP akan undang saya hari Jumat setelah selesai Salat Jumat. Akan memberikan hasil Rapimnas ke saya," kata Prabowo.
http://www.merdeka.com/politik/pks-m...-cawapres.html

PKS Tak Henti Tawarkan Opsi Cawapres ke Prabowo
Selasa, 13 Mei 2014, 12:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berupaya menawarkan figur calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Cawapres yang ditawarkan PKS adalah tiga figur yang memenangkan Pemilu Raya PKS yaitu Anis Matta, Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid.

"Kami punya hak menyampaikan cawapres," kata Ketua DPP PKS, Sohibul Iman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (13/5).

Sohibul mengatakan PKS tidak berada dalam posisi mengintervensi Prabowo. Bagi PKS pilihan menentukan cawapres sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Sohibul sudah mendengar informasi Prabowo akan menarik Hatta Rajasaa sebagai cawapres.

Menurutnya PKS akan melakukan pembicaraan ulang koalisi dengan Gerindra apabila informasi itu terwujud. Namun Sohibul tidak berani menegaskan apakah PKS akan menarik dukungan dari Gerindra. "Cawapres bukan satu-satunya persoalan. Kami akan komunikasikan," katanya.

PKS dan Gerindra sudah hampir menemui kata sepakat berkoalisi. Deklarasi hanya tinggal menunggu momentum yang tepat. Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyatakan penjajakan koalisi PKS dan Gerindra sudah hampir 99 persen.
http://www.republika.co.id/berita/na...res-ke-prabowo

"Demokrat Masih Bingung..."
Senin, 12 Mei 2014 | 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan dan langkah politik Partai Demokrat menjelang Pemilu Presiden 2014 masih dinanti. Sejumlah elite partai pemenang Pemilu 2009 itu menyebutkan, Demokrat masih menunggu hasil Konvensi Calon Presiden Demokrat yang akan diumumkan pada 15 Mei mendatang. Demokrat juga yakin berpeluang membentuk poros baru, di luar tiga poros yang dibangun PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, sikap yang ditunjukkan Demokrat justru membuatnya terlihat bingung mengambil keputusan, terutama setelah hasil Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan perolehan suara yang tidak signifikan untuk mengusung calon presiden sendiri. "Demokrat juga bingung, konvensi ini mau dibawa ke mana," kata Arie, saat dihubungi, Senin (12/5/2014).

Menurut dia, jika gagal membentuk poros sendiri, pilihan Demokrat untuk bergabung dengan poros koalisi yang ada juga tak mudah. Hubungan dengan PDI-P dan Gerindra tak begitu mulus. Khusus PDI-P, kata Arie, hubungan kedua partai terganjal persoalan antara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Sisa 2004 lalu, ketegangan keduanya belum cair. Sulit membangun komunikasi politik," kata Arie.

Sementara itu, dengan Gerindra, menurut Arie, partai besutan Prabowo Subianto itu justru yang menggerus suara Demokrat pada Pemilu 2014 ini sehingga bukan pilihan mudah bagi Demokrat untuk kembali "menyerahkan" diri pada Gerindra.

Bagaimana dengan kemungkinan membangun poros baru? Arie mengatakan, jika terbentuk, Demokrat mau tak mau harus menggandeng Partai Golkar yang hingga saat ini pun belum memutuskan sikap terkait koalisi. Padahal, perolehan suara Golkar cukup signifikan, di angka 14 persen. Akan tetapi, meski Golkar menunjukkan sinyal mendekati Demokrat, Arie menilai, itu tak serta merta memudahkan jalan koalisi.

"Tapi, apa semudah itu (Demokrat) mau? karena kemunginan kalahnya besar. Kalau Golkar kan yang penting maju. Kalah enggak apa-apa, yang penting Ical (Aburizal) maju," ujar Arie.

Secara terpisah, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan, partainya tak mau tergesa-gesa mengambil sikap terkait koalisi. Jika tak mendapatkan rekan koalisi yang sejalan, kata dia, Demokrat siap menjadi oposisi.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Ktswp

Ramadhan Pohan: Sultan X opsi lawan Jokowi & Prabowo
Rabu, 14 Mei 2014 12:45

Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, dorongan kader meminta agar Sri Sultan Hamengkubuwono X dicapreskan oleh Demokrat. Menurut dia, Sultan sangat layak dan mampu bersaing dengan Prabowo Subianto serta Jokowi di pilpres.

"Sultan figur yang sangat layak dijadikan opsi untuk melawan Prabowo dan Jokowi . Beliau kan ketokohannya sudah menasional seluruh rakyat kenal. Siapa yang enggak kenal? Semua rakyat kenal, belum lagi track record Sri Sultan Hamengkubuwono IX (pendahulu Sultan X)," ujar Ramadhan kepada merdeka.com, Rabu (14/5).

Dia pun menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang akan memutuskan arah koalisi dan wacana mencapreskan Sultan. Dia yakin majelis tinggi bakal mempertimbangkan suara kader untuk mencapreskan Sultan. "Saya kira itu tergantung majelis tinggi sebagai opsi yang berkembang di masyarakat. Pilihan ini menarik, kita tunggu majelis tinggi mengambil keputusan sangat mendengarkan suara dari kader, media, pengamat maupun survei," terang dia.

Ramadhan yakin sosok Sultan mampu mengobati kejenuhan masyarakat, di tengah pertarungan dua tokoh Prabowo dan Jokowi sebagai capres. Karena itu dia ingin Sultan maju sebagai capres dari Demokrat. "Menurut saya, itu opsi yang menarik di tengah kebuntuan orang terhadap Jokowi dan Prabowo, dan di tengah kesulitan mengangkat salah satu peserta konvensi," ungkap dia.

Ihwal parpol yang mau bergabung mengusung Sultan, Ramadhan optimis Demokrat masih bisa mencari kawan koalisi. "Makanya yang seperti ini kita lihat bagaimana PKS merespons ini, Hanura, Golkar merespons ini. Kita tahu bahwa Golkar tanggal 18 Rapimnas, Demokrat tanggal 18 Rapimnas, PKS , PPP masih memungkinkan," ujar dia. "Ketika koalisi diramu, kalau cocok dengan Sri Sultan oke, terus pasangannya siapa? silakan ada Dahlan, Gita ada Pramono Edhie atau dari parpol lain kan bisa," pungkas Wakil Ketua Komisi I DPR ini.
http://www.merdeka.com/politik/ramad...i-prabowo.html



Pengamat Sebut SBY Masih Butuh PKS
Selasa, 03 April 2012 | 14:44 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Meski sudah beberapa kali mengambil sikap berseberangan dengan Partai Demokrat, posisi Partai Keadilan Sejahtera di koalisi partai pemerintah dinilai masih aman. Bahkan partai-partai koalisi diprediksi akan melupakan sikap bandel PKS. Salah satunya soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. “Soal ini akan dilupakan,” kata pengamat politik Bahtiar Effendy, Selasa 3 April 2012.

Menurut Bahtiar, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan koalisi masih menenggang sikap PKS. Sebab, kata dia, ia masih membutuhkan dukungan partai tersebut di parlemen. Adapun PKS diprediksi Bahtiar mungkin kembali akan mengambil sikap berseberangan dengan koalisi. Sebab partai tersebut yakin, apa pun sikap yang mereka ambil, tidak akan terdepak dari Sekretariat Gabungan.

Bahtiar sendiri menilai sikap PKS yang beberapa kali berbeda dengan Demokrat ataupun koalisi tidak bisa disebut sebagai pembangkangan. “Tidak bisa dimaknai sebagai pembangkangan karena ini menyangkut perbedaan kepentingan. Nanti kalau suatu saat Demokrat yang berbeda pandangan dari partai-partai koalisi, apa mereka dianggap membangkang juga,” kata dia.

Dalam rapat paripurna DPR, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. PKS sependapat dengan tiga partai oposisi yang tak ingin pemerintah menaikkan harga, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Sikap bandel PKS itu membuat gerah sejumlah elite Demokrat. Akhir pekan lalu para petinggi Demokrat menggelar pertemuan dengan SBY di kantor DPP mereka di Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, usulan mendepak PKS dari Koalisi mencuat. Bahkan muncul gagasan mencopot salah satu dari tiga menteri PKS di kabinet.

Belakangan, sikap Demokrat mulai melunak. Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengakui pihaknya memang sempat jengah dengan sikap PKS. Namun, kata dia, kemarahan sejumlah politikus Demokrat jangan dijadikan ukuran sikap koalisi ke PKS. Ia bahkan menilai sikap PKS masih bisa ditoleransi.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...asih-Butuh-PKS

---------------------------------

Ternyata partai kancil ini masih tetap aja lincah melihat peluang. PKS melihat kalau SBY sedang kebingungan mencari teman koalisi, apalagi Golkar mau nyeberang ke PDIP. Jumlah perolehan suara PKS dan Demokrat memang belum sampai 20% batas minimal 'presidential thereshold' ... tetapi jangan lupa, masih ada HANURA yang juga masih mengambang. Wiranto pasti menolak untuk bergabung dengan Prabowo akibat sejarah masa lalunya dengan bekas anak buahnya itu. Sementara Wiranto merasa kesulitan untuk ikut mendukung PDIP mencalonkan Jokowi, akibat faktor hubungan Surya Paloh dan Hary Tanoe yang berseteru di masa lalu ketika sama-sama di Nasdem. Bagi Wiranto, peluang terbaik adalah menerima tawaran SBY untuk bergabung bersama PKS (syukur-syukur kalau Ical dan Golkar ikut bergabung pula), sama-sama mengajukan capres alternatif diluar Jokowi dan Prabowo yaitu Sri Sultan HB X. Gabungan Demokrat, PKS, dan Hanura, sudah memenuhi batas minimal untuk mengajukan capres sendiri.

PKS pun akan senang karena bisa jadi 'pemain depan' dalam koalisi bentukan SBY itu kelak, daripada hanya dijadikan Prabowo sebagai "isteri ketiga" saja setelah PAN dan PPP kalau tetap dalam koalisi dengan Gerindra. Kabarnya tim SBY dan PKS sangat yakin kalau Sultan jadi Capres, wibawa dan populraitas Jokowi akan rontok oleh Raja Jawa itu, terutama di basis-basis Jokowi seperti di Jawa Tengah misalnya. Jokowi yang hanya 'wong cilik", pasti tak akan mampu berhadapan dengan wibawa rajanya sendiri, apalagi kalau itu hanya di tanah jawa