Hasll survei Indonesia Survey Center (ISC) menempatkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto Djojohadikusumo di peringkat pertama sebagai calon presiden (Capres) RI yang dianggap paling mampu memberantas korupsi. Disusul kemudian Mahfud MD di peringkat kedua, dan Joko Widodo (Jokowi) di peringkat ketiga. Dari aspek elektabilitas, figur capres yang paling dianggap bersih dan mampu memberantas korupsi adalah Prabowo Subianto (19,1%), diikuti oleh Mahfud MD (11,9%), Jokowi (11,8%), Wiranto (8,1%), Anis Baswedan (7,8%), dan Hatta Rajasa (6,9%). Maka Jika Prabowo menjadi presiden bisa diramalakan korupsi bisa diberantas.

Sebab ia memiliki kompetensi dengan sikap ketegasannya itu. Itu yang menjadikan kelebihan dia sebagai pemimpin bangsa yang siap untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia bisa berbuat konsisten antara ucapan dan tindakan, dan dia juga dianggap paling berani untuk melakukan tindakan keras bagi para koruptor, yang telah mencoreng wajah perpolitikan tanah air. Hal itu diperkuat dengan pendapat dari Andry Kurniawan, bahwa publik menilai Prabowo Subianto sebagai figur terdepan yang paling mempunyai kompetensi (21,2%) dan paling berani dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (23,4%).

Selain itu, masalah utama Indonesia yaitu efisiensi keuangan negara dan sistem pemerintahan yang harus menganut sistem pemerintahan yang baik (good governance). Maka diperlukanlah kepemimpinan yang kuat dan ketegasan untuk membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Kita harus memperkecil jurang antara yang miskin dan yang kaya. Kekuatan Indonesia ditentukan oleh rakyat, itu yg harus dibela.

Sebelumnya Prabowo Subianto mengatakan, keuangan negara saat ini dikelola dengan cara kurang efisien sehingga menyebabkan kebocoran dan mengurangi pendapatan negara. "Total kebocoran anggaran negara saat ini adalah Rp1.160 triliun dengan rincian Rp360 triliun kehilangan potensi pajak, Rp500 triliun kebocoran anggaran negara dan Rp300 triliun anggaran negara untuk subsidi," kata Prabowo, dalam orasinya yang disampaikan di depan guru-guru besar emeritus dan cendekiawan yang mendukung pencapresannya.

Prabowo memang telah menyiapkan visi misi nya sedetil mungkin untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Sehingga tidaklah heran jika sifatnya yang keras itu sangat bersikeras untuk menjadi presiden. Apakah visi-misinya realistis? Dari bergagai statement terlihat jelas bagaimana platform partai Gerindra. Sebagai antitesis dari perekonomian kerakyatan. Bagi banyak orang, ekonomi yang berorientasi kepada rakkay kecil akan menjadi jawaban tentang mengapa reformasi sudah berusia satu dasawarsa.
Untuk melawan kapitalis yang semakin menguasai perekonomian kita, diserukan untuk memiliki kembali perusahaan-perusahaan domestik strategis yang sahamnya kini dimiliki asing. Jika Prabowo dan Partai Gerindra hanya ingin menghambat kepemilikan asing dalam perusahaan-perusahaan domestik-terutama BUMN strategis-tentu saa platform itu tidak memunculkan maslaah. Caranya harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu membeli kembali saham-saham BUMN yang ada di tangan asing.

Tapi tentu cara ini memunculkan banyak biaya. Jangan-jangan besarnya biaya itu justru membebani anggaran negara (APBN), karena penerimaan APBN sebagian besar berasal dari pajak, jangan-jangan langkah ini membebani rakyat juga pada akhirnya.
Jika nasionalisme ekonomi itu diwujudkan dengan cara-cara ekstrem, seperti nasionalisasi, langkah ini bisa menjadi bumerang. Embargo dan sanksi ekonomi akan membuat rakyat Indonesia lebih sengsara. Jangan lupa bahwa ekonomi Indonesia sangan tergantung pada ekspor dan impor.

Bung Karno pernah melakukan nasionalisasi pada dasawarsa 1950-an. Dia mengambil alih perusahaan-perusahaan asing (terutama milik belanda). Konon langkah ini dilakukan atas desakan tentara. Namun akibatnya, perekonomian Indonesia hancur-lebur. Rakyat semakin sengsara, harga beras membumbung, inflasi tinggi, dan akhirnya Bung Karno kehilangan pijakan kekuasannya.

Salahsatu cara yang ditempuh adlaah gerakan moral. Prabowo dan partai Gerindra aktif mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri. Itu dilakukan untuk membela konstituen partai ini-yakni petani dan pedagang pasar. Tapi di tengah masyarakat yang kian individualistis, apakah gerakan itu cukup efektif?Ekonomi kerakyatan sangat rawan terpleset bagai jargon boneka.


Platform pembangunan ekonomi kerakyatan memang bercorak populis. Tapi belum bisa diwujudkan di tataran konkret. Kalau membangun ekonomi rakyat berarti memusuhi usaha besar, maka Prabowo-Gerindra akan sulit mendapat kepercayaan dari investor. Kekuasaan sebuah rezim tanpa dukungan investor akan sulit bertahan. Bahkan Soeharto pun tumbang karena tidak lagi dipercaya oleh investor dan masyarakat bisnis-khususnnya Internasional.

SUMBER REFERENSI : http://kornisme.blogspot.com/2014/05...-prabowo.html/