Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan akan mengundurkan diri dari jabatannya karena maju sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto. Apa alasannya?

"Iya sesuai perundang-undangan seperti itu. Dalam perundang-undangan, 7 hari sebelum pendaftaran KPU (harus mundur). Tentu ada 2 hal yang penting: lapor presiden, dan lapor internal PAN," kata Hatta sebelum mengikuti rapat terbatas di kantor presiden, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (13/5/2014).

Rapat yang membahas soal APBN itu diikuti juga oleh Ketua KEN Chairul Tanjung, Menhub EE Mangindaan, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik dan Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Menurut Hatta, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangannya mundur. Pertama, aturan di undang-undang di atas, namun yang paling penting adalah soal kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan.

"Ini peristiwa besar, harus saya hindarkan. Satu, hindari abuse of power. Dua, penting untuk pendidikan politik. Ketiga, untuk taati peraturan dan peraturan undang-undang," tegasnya.

Rencananya, Hatta akan menghadap SBY sore nanti untuk mengajukan pengunduran diri. Prabowo juga akan menemani Hatta dalam kesempatan tersebut.

"Nanti jam 5. Jadi jelas posisinya, PAN dan Gerindra itu koalisi," tambahnya.

Hatta Rajasa menyampaikan dirinya mundur dari posisi Menko Perekonomian. Hatta sudah bertemu dengan Presiden SBY dan mengajukan izin untuk mundur.

"Saya mendampingi Pak Prabowo. Pertama sebagai menteri yang masih aktif tentu saya harus melaporkan kepada Pak Presiden dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka pejabat negara di dalam ikut serta untuk ikut dalam pemilihan presiden dan wapres ketentuannya harus mengajukan permohonan pengunduran diri dan mendapatkan izin dari presiden," terang Hatta dalam jumpa pers di kantor presiden, Jl Medan merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Menurut Hatta, alasan dia mundur sesuai ketentuan dan UU yang berlaku. Hatta yang dalam jumpa pers di dampingi Prabowo juga sudah mendapat izin dari SBY.

"Dan ini juga sebagai etika dan budaya politik kita di mana hal seperti itu menjadi penting bagi kita untuk memegang teguh aturan etika dan budaya politik," jelas dia.

sumber