Keberadaan Freeport di Indonesia kerap kali disebut tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Padahal, perusahaan tambang yang berafiliasi ke Freeport-McMoRan yang bermarkas di Amerika Serikat ini telah lebih setengah abad mengeruk hasil alam Indonesia.

Salah satu bukti Freeport tak berikan kesejahteraan adalah soal ketenagakerjaan dan peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. sejauh ini hanya sebagian kecil karyawan Freeport yang berasal dari warga Papua.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengatakan, hanya sekitar 30 persen sampai 36 persen pekerja Freeport yang merupakan warga Papua. "Dari 31.000 pekerja, sekitar 30-36 persen warga Papua," kata Rozik di Jakarta Convention Center, Rabu (22/1).

Bukan hanya itu, hasil tambang yang dijual Freeport keluar negeri juga tidak memberikan nilai tambah ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara. UU ini telah berlaku sejak awal tahun ini.

Namun demikian, implementasi UU ini masih belum tegas. Freeport terus merayu pemerintah agar bisa terus mengekspor hasil tambang. Padahal dalam UU Minerba tersebut, perusahaan tambang boleh lakukan ekspor setelah lakukan pemurnian.

Cerita terus berlanjut dan sekarang pemerintah terus memberi sinyal akan terus membantu Freeport . Tidak hanya masalah pemurnian, pemerintah juga terlihat membantu Freeport dalam renegosiasi kontrak.

Merdeka.com merangkum 5 Sinyal pemerintah yang ingin membantu Freeport dan membuat Freeport lebih kuat di Indonesia.(*http://www.merdeka.com/uang/5-sinyal-pemerintah-bantu-freeport-makin-berkuasa-di-indonesia.html)