Menteri Perindustrian MS Hidayat tak mau ambil pusing menanggapi langkah PT Freeport Indonesia yang akan menyeret Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional. Freeport menyeret Indonesia lantaran terganggu penerapan UU Minerba No 4 Tahun 2009.

"Nanti dihadapi kita hadapi. Kita pemerintah akan hadapi. Mau gimana lagi," ucap Hidayat ketika ditemui di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (6/5).

Dari penjelasan Hidayat, Freeport menyeret Indonesia karena tidak diberi kelonggaran bea keluar oleh Kementerian Keuangan. Dari penuturan Freeport ke Hidayat, mereka lebih memilih membayar uang jaminan daripada membayar bea keluar ekspor mentah.

"Negosiasi mereka itu mau membayar uang jaminan. Mereka merasa dengan uang jaminan itu sebetulnya menunjukkan mereka serius bangun smelter," jelas Hidayat.

Meski begitu Hidayat menyebut wewenang pelonggaran bea keluar atau pembayaran uang jaminan ada di Kementerian Keuangan. "Itu kan (ke arbitrase internasional) karena menunggu keputusan Menkeu masalah bea keluar. Saya tidak tahu kelanjutannya itu di Kementerian Keuangan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa Freeport Indonesia bakal menggugat kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah Indonesia ke badan arbitrase internasional.

"Freeport marah, sangat marah pada Indonesia. Sudah disuarakan mereka ke arbitrase nasional. Risiko pemerintah mengeluarkan pembatasan ekspor mentah. Pemerintah cukup keras dalam ekspor mentah," ucap Dahlan ketika berkunjung ke markas grup band Slank, di Gang Potlot, Jakarta, Kamis (1/5).

Ditegaskan Dahlan, pemerintah tak akan gentar oleh ancaman Freeport tersebut. Menurutnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat sudah terlalu lama diberi kelonggaran mengeruk kekayaan alam Papua.

"Kita sudah terlalu lama memberikan keleluasaan kepada mereka. Aturan baru ini memang kena ke perusahaan sebesar Freeport dan Newmont. Mereka sangat marah," tegasnya.