Sabtu, 03 Mei 2014 21:08 wib | Rizka Diputra - Okezone

Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Okezone)

JAKARTA - Keengganan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus sistem outsourcing warisan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri kembali dikritik. Sikap itu dinilai lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang buruh yang merupakan wong cilik.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan, sikap Jokowi yang lebih mementingkan kepentingan pengusaha tidak lepas dari peran pengusaha yang memodali kampanye PDIP dan Jokowi saat pemilu legislatif lalu maupun saat pemilu presiden nanti.

"Apa mungkin Jokowi melawan para majikan yang memberi support finansial besar ini, termasuk mereka yang menyewakan pesawat untuk kampanye? Bagi dia (Jokowi), dukungan para pemodal ini penting untuk memenangi pilpres," cetus Zaki, Sabtu (3/5/2014).

Menurut Zaki, para buruh sebaiknya mendesak Jokowi untuk mengungkapkan visi misinya di bidang perburuhan. Mengingat sistem outsourcing sangat menindas kaum buruh.

"Padahal buruh dan kelompok wong cilik inilah yang menjadi konstituen PDIP. Tapi ironisnya dia justru menjadi pembela outsourcing yang menindas buruh," ulasnya.

Sistem outsourcing sebelumnya berlaku sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan semasa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum partai kepala banteng moncong putih. Kebijakan ini kerap menuai protes para buruh karena dianggap menyengsarakan.

news.okezone.com