[JAKARTA] Selama ini, banyak pembangunan dan penataan Kota Jakarta yang terbentur oleh birokrasi berbelit-belit antara pusat dan daerah. Pasalnya, kewenangan gubernur dan wakil gubernur (wagub) terbatas. Karena di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara juga ada kewenangan Pemerintah Pusat. Kondisi ini yang menyebabkan gubernur dan wagub DKI sulit menerapkan aturan di area kekuasannya sendiri.

Karena itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan dirinya menjadi Presiden RI. "Menurut saya, Jika Jokowi jadi Presiden malah kami lebih gampang ngurus Jakarta," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (7/5).

Dia yakin, jika Jokowi jadi Presiden, maka persoalan birokrasi akan lebih mudah dan tidak berbelit-belit."Saya mendukung Jokowi terpilih menjadi presiden," katanya.

Dia yakin, Jokowi kelak dapat membantu dirinya menyelesaikan permasalahan Jakarta dan membenahi Ibukota. "Karena itu, Jokowi nyapres supaya bisa kontrol polisi, kontrol Jaksa. Saya saja kalau Pak Jokowi tidak jadi capres, biar saya saja yang jadi capres. Biar lebih mudah beresin Jakarta," ujarnya.

Salah satu yang selama ini sangat rumit diatasi di Jakarta adalah pengaturan lalu lintas di area Gadjah Mada-Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Beberapa kali Basuki menemukan pengendara motor yang melintas menyeberangi jalan tanpa aturan. Selain melanggar lalu lintas, juga membahayakan nyawa pengendara dan orang di sekitarnya.

Sayangnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tidak dapat menilang oknum pengendara yang nakal. "Coba lihat saja Dishub kita, tidak bisa menilang orang potong (jalan). Kita kalau pulang lewat Gajah Mada-Hayam Wuruk, itu ketemu motor nyebrang melintang seenaknya, bisa ketabrak berapa kali kita. Bisa tidak Dishub turun buat nangkap? Tidak bisa," ceritanya.

Dikatakan, saat pelanggaran tersebut diajukan ke pihak kepolisian, muncul lagi masalah baru. Pemprov DKI ingin memberlakukan tilang biru agar pengendara nakal jera. Meski polisi mematuhi, namun pihak Kejaksaan ingin agar tilang merah yang diberlakukan.

"Terus, polisi bilang mau bantu kita. Suruh kasi tilang biru saja biar bisa denda maksimal supaya orang kapok. Eh, jaksa protes karena maunya merah. Yang bisa ngatur Jaksa dan Polisi siapa? Ya presiden. Makanya Pak Jokowi jadi presiden saja deh, biar gampang urusannya," tegasnya. [B1/N-6]
SUMBER

berita yg bisa membuat kudaers muntah tergunciang