TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa ada sejumlah wewenang gubernur yang tak akan bisa dia lakukan jika menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Satu di antaranya adalah tidak bisa membuat kontrak kerja sama antardaerah.

Namun, Basuki tak mengira kalau wewenangnya dibatasi hingga urusan mutasi pegawai atau menandatangani keputusan. "Berarti semua tandatangan enggak berlaku? Ya sudah, kalau begitu diam saja," kata Basuki di Balai Kota, Selasa, 6 Mei 2014.

Soalnya ada hasil lelang jabatan yang dalam waktu dekat akan diumumkan. Diperkirakan hasil lelang itu keluar setelah Jokowi berstatus sebagai gubernur non-aktif karena maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. "Berarti hasil lelang jabatan juga nanti tidak bisa dilantik kalau tafsirannya seperti itu," ujar Basuki.

Oleh sebab itu, dia berencana meminta Gubernur Jokowi mempercepat proses pengambilan keputusan program. "Karena nanti programnya terhenti sampai proses yang sudah disetujui Pak Gubernur," katanya.

Namun Ahok, demikian Wagub biasa disapa, optimistis wewenangnya sebagai Plt Gubernur tidak akan sesempit itu. Soalnya, banyak juga Plt gubernur di tempat lain yang bisa mengambil keputusan strategis. "Plt Gubernur Bangka Belitung juga dulu memutasi orang," kata dia.