Jakarta - Partai Gerindra yakin kalau terjadi koalisi dengan Golkar bakal memberi keuntungan dan saling melengkapi bagi kedua parpol untuk menghadapi Pemilu Presiden, 9 Juli mendatang.

Ketua DPP Partai Gerindra Pius Lustrilanang mengatakan upaya koalisi merupakan keharusan untuk menembus batas syarat Presidential Threshold yaitu minimal 112 kursi.

"Ya koalisi itu kan keharusan syarat parlemen treshold itu kan kursi DPR. Gerindra dan Golkar sama enggak punya. Ini saling melengekapi," kata Pius kepada detikcom, Senin (5/5/2014).

Menurut dia, Golkar dan Gerindra memiliki persamaan visi dan misi sebagai partai nasionalis. Kedua partai dianggap memiliki kesamaan dalam penyelesaian untuk beberapa persoalan bangsa di bidang ekonomi, sosial, budaya lainnya. Dengan pengalaman sebagai partai pemerintahan, Golkar dinilai memiliki kematangan dalam menentukan solusi atau sikap suatu persoalan.

"Sama-sama memberikan keuntungan. Namanya koalisi ya harus menguntungkan dong. Saya optimis Gerindra dan Golkar bakal koalisi," kata Anggota Komisi IX DPR itu.

Mantan aktivis itu menambahkan sejauh ini Gerindra juga terus membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai Islam seperti PAN serta PKS. Kedua partai ini terus digenjot komunikasinya untuk peluang koalisi. Meski belum ada yang pasti, dia yakin Gerindra memiliki gerbong koalisi kuat untuk persiapan Pilpres.

"Peluang Gerindra jadi leader di koalisi nanti bisa. Semua masih jalan terus. Gerindra kan berkoalisi dengan beberapa partai," sebut politikus berusia 45 tahun itu.

Disinggung ketakutan kalau koalisi 'gemuk' di pemerintahan nanti bakal tidak efektif, dia menepisnya. Pius yakin kalau selama koalisi parpol memiliki persamaan visi dan misi, maka akan terus kompak dalam menyelesaikan persoalan dan menjalankan kebijakan pemerintahan.

Menurutnya, koalisi Setgab di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu gemuk bisa dijadikan contoh. Meski kadang tidak kompak dalam beberapa keputusan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tapi yang perlu dilihat adalah kebersamaan selama sepuluh tahun menjalankan roda pemerintahan.

"Yang dilihat itu durasi sepuluh tahun yang sudah dilalui. Demokrat bisa mempimpin koalisi di pemerintahan. Saya rasa enggak masalah, asalkan punya dinamika yang sama untuk penyelesaian persoalan bangsa," ujarnya.

Seperti diberitakan, komunikasi antara Golkar dan Gerindra terus terjalin. Hari ini capres Gerindra Prabowo Subianto dan capres Golkar Aburizal Bakrie kembali bertemu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. Sebelumnya, Prabowo pekan lalu bertandang ke rumah Ical di Menteng, Jakarta Pusat.

Jakarta - Dalam kunjungannya ke pondok pesantren di Jateng dan Jatim, capres PDIP Joko Widodo menemui KH Maimun Zubair yang merupakan Ketua Majelis Syariah PPP. Pertanda koalisi PDIP-PPP makin dekat?

"Beliau (Maimun) kan sebagai tokoh dan ketokohannya itu bagian dari komunikasi itu terjadi. Saya dengar dari Pak Jokowi, intinya adalah Pilpres itu kan dukungan dari siapa pun ya kita akan komunikasi ke siapa saja. Yang jelas kita buka diri kepada siapa pun termasuk dengan PPP," kata politisi PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Menurut Pramono, kunjungan Jokowi ke tokoh-tokoh Islam tradisional bukanlah hal yang baru. PDIP sendiri sudah menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh tersebut sejak lama.

"Pak Jokowi dan PDIP sebenarnya tak punya jarak dengan Islam tradisional, bisa dilihat dari Bu mega dengan Gusdur, Bung Karno dengan kakeknya Gusdur, ini bukan hal yang baru, ini merupakan bgian dari komunikasi yag terjadi," kata Wakil Ketua DPR ini.

Tour d' Java yang dilakukan Jokowi kemarin pun dirasa sangat positif oleh PDIP. Salah satunya adalah penunjukkan Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawanasa sebagai juru bicaranya.

"Suatu kegembiraan ketika Pak Jokowi meminta Bu Khofifah jadi Jubirnya. Proses ini bukan yang secara tiba-tiba, melainkan panjang secara kultural," ucapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Cyrus Surveyor Group, Andrinof Achir Chaniago melihat sinyal koalisi antara PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin menguat. Ini menyusul keluarnya restu dari Ketua Dewan Syuro PKB, KH Aziz Manshur.
"Jika Ketua Dewan Syuro PKB, KH Aziz Manshur dan sejumlah kiai NU sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi, itu sinyal yang sangat kuat PKB akan ikut koalisi pimpinan PDIP," tutur Andrinof saat dihubungi ROL, Ahad (4/5).
Selain itu, lanjutnya, sinyal koalisi PKB dan PDIP semakin kuat dengan kesediaan Ketum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu juru bicara Joko Widodo (Jokowi).
Koalisi PKB dan PDIP juga semakin diperkokoh dengan dukungan pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Sholahuddin Wahid kepada Jokowi.
Apalagi, kata dia, NU tak memiliki banyak tokoh yang cukup kuat untuk didorong menjadi capres. Alhasil, pemimpin yang dicari oleh warga Nahdliyin dan tokoh NU adalah yang lebih dekat secara kultural dan memiliki misi pembangunan NU.
Jokowi, ungkap Andrinof, memiliki kepedulian terhadap kalangan bawah. Sementara umat Nahdliyin lebih banyak berada di kalangan bawah.
"Menurut saya, kurang tepat kita pakai istilah mengambil hati warga NU. Warga NU mendukung Jokowi karena pilihan capres terbatas. Jadi, tokoh-tokoh NU memilih calon pemimpin yang paling dekat sisi kultural dan misi pembangunannya dengan warga NU, yaitu Jokowi," papar Andrinof.