[Sapa tuh] SBY sindir capres yang koar-koar mau nasionalisasi aset asing

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
[Sapa tuh] SBY sindir capres yang koar-koar mau nasionalisasi aset asing

kortikal

07-05-2014 01:43

[Sapa tuh] SBY sindir capres yang koar-koar mau nasionalisasi aset asing

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan janji-janji para calon presiden. Menurut SBY banyak yang tidak masuk akal, termasuk janji-janji untuk menasionalisasi aset Indonesia yang dikuasai perusahaan asing.

Menurut SBY janji-janji kampanye ini muluk-muluk dan sulit dilaksanakan. Kelihatannya hebat, namun rakyat tertipu.

"Saya dengarkan janji-janji kampanye, ada yang berbahaya. Misalnya 'kalau saya jadi presiden semua aset asing ada yang saya nasionalisasi," kata SBY menirukan kampanye salah seorang capres. Perkataan SBY itu diunggah oleh akun Partai Demokrat di Youtube baru-baru ini.

"Mungkin orang yang dengar berpikir wah ini hebat, ini berani, ini hebat. Tapi kalau aset dinasionalisasi, padahal perjanjian sudah dibuat dari era Soekarno dan Soeharto, kini dinasionalisasi, besok kita dituntut di pengadilan arbitrase. Lusa kita kalah, dampaknya ekonomi porak poranda," beber SBY.

Menurut SBY Demokrat tak akan memilih capres yang hanya umbar janji kampanye, tetapi sulit melaksanakan jika nanti terpilih. Rakyat akan marah kalau janji kampanye tak dilaksanakan.

"Kalau bilang kerja sama dengan asing itu adil, saya setuju. Jadi tuan rumah di negeri sendiri, saya setuju. Itulah yang selama ini saya lakukan," kata SBY.

Selama ini capres yang giat mengkampanyekan soal kontrak asing adalah Prabowo Subianto. Namun Capres Gerindra ini tak sampai punya niat menasionalisasi, Prabowo lebih menekankan pada renegoisasi kontrak-kontrak yang dinilai merugikan Indonesia.sumber

Spoiler for Inikah??:

Sindonews.com - Calon Presiden (Capres) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto menyebutkan, Indonesia saat ini tengah kehilangan kedaulatan.

Salah satu penyebabnya, kekayaan minyak dan gas (migas) yang dimiliki Indonesia justru banyak dikuasai perusahaan asing.

Karena itu, jika dipercaya rakyat, dia siap malakukan nasionalisasi terhadap tambang Migas yang banyak dikuasai asing. Menurutnya, itu adalah amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33.

Karena itu, pemimpin wajib mengembalikan kedaulatan migas untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. “Minyak? Kita kembalikan pasal 33. Para pemangku jabatan harus melaksanakan pasal 33 tanpa ditawar. Harus benar-benar untuk kesejahteraan,” ujarnya dalam acara deklarasi Majelis Cendikiawan Republik Indonesia (MCRI) di Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu 14 Desember 2013.

Menurut dia, Indonesia telah kehilangan kedaulatan atas migas. Negara kaya, tetapi yang menikmati negara lain. Banyak Undang-Undang (UU) terkait migas diakali untuk kepentingan kapitalis dari luar.

Pernyataan itu dilontarkan Wiranto menanggapi tantangan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar yang juga tampil sebagai nara sumber. “Dari aspek energi, bangsa kita tidak berdaulat lagi. Saya harap kehadiran bapak (Wiranto) merebut kembali itu,” ujarnya.

Menurut Ugan, perut bumi Indonesia memproduksi minyak 830 ribu barel per hari. Namun hanya 120 ribu barel atau 15 persen yang dikelola PT Pertamina. Selebihnya dikuasai perusahaan asing.

Dalam deklarasi yang dirangkaikan dengan simposium “Membangun Karakter Pancasilais dan Kemandirian Bangsa” Wiranto menyebut hilangnya persatuan nasional. Demikian juga dengan karakter pancasila serta nasionalisme yang hilang ditelan globalisasi.

"Kemana persatuan nasional yang pernah kita miliki. Sekarang kok tidak satu lagi, polisi dan tentara berkelahi, antara suku berkelahi, aparat dan demonstran berkelahi,” ujarnya.

Mantan Panglima ABRI (TNI) ini mengemukakan, memudarnya semangat kebangsaan dan persatuan disebabkan bangsa kehilangan musuh bersama. Disaat yang sama, globalisasi melumat nilai-nilai luhur dan budaya bangsa.

“Globalisasi menjadi malapetakan bagi negara yang tidak siap karena menyebarkan budaya baru yang mereduksi nilai yang ada, membuat masyarakat merasa menjadi masyarakat dunia. Peran pemerintah dilemahkan dengan sistem liberalisasi,” ujar Ketua Umum DPP Partai Hanura ini.sumber

Janji2 muluk2, yg penting populer dulu

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan