Bila semua Gubernur di Indonesia dapat langsung bertemu duta besar negara Asing maka sparatisme akan segera dimulai.

Sebagai Capres yang saat ini menjabat Gubernur, kelak kondisi ini akan menjadi alasan kuat bahwa Gubernur dapat berhubungan langsung secara politik ke perwakilan Negara Asing.

Bertemunya Jokowi yang masih menjabat Gubernur dan berhubungan secara resmi membicarakan ekonomi yang dipastikan disisipi politik harus di kritisi oleh para Negarawan kita.

Bila dipastikan bahwa Jokowi akan menjabat kepala Negara, sementara Kepala Daerah berlomba2 berhubungan langsung dengan duta Negara Asing, maka detik2 perpecahan daeran terhadap NKRI segera dimulai.

Seandainnya Jokowi melepas jabatan Gubernur maka tidak ada unsur Negara dalam pertemuan itu.


Debat Capres akan menanyakan itu dan apapun alasan Jokowi akan blunder bila dikaitkan mengenai kemungkinan setiap kepala daerah memiliki hak yang sama, bila ia menjabat Kepala Negara.