Jakarta - Meski Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta telah terbentuk sejak 21 Maret lalu, ternyata belum mampu mendongkrak realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.

Padahal, tahun anggaran sudah berjalan memasuki triwulan II/2014 (April-Juni). Namun, penyerapan anggaran baru mencapai 8% dan penyerapan belanja modal masih sangat minim yaitu 0,06% dari total nilai APBD DKI 2014 sebesar Rp 72 triliun.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dengan realisasi penyerapan anggaran yang masih sangat minim, Jakarta sedang menghadapi permasalahan krisis penyerapan anggaran.

“Krisis penyerapan anggaran ini baru pertama kali terjadi. Bayangkan sampai memasuki triwulan kedua, penyerapan anggaran masih sangat rendah,” kata Sarman, Selasa (6/5).

Kondisi sangat berbanding terbalik dengan penyerapan anggaran dalam APBD 2013 pada triwulan I saja sudah mencapai 26%. Begitu juga pada periode yang sama dalam APBD 2012, penyerapan mencapai 28%.

Sedangkan saat ini, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI sudah menyusun pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk menyusun APBD Perubahan 2014.

“Ini kondisi darurat yang harus segera disikapi oleh Gubernur DKI tanpa menyalahkan siapa pun,” ujarnya.

Salah satu tindakan yang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta untuk meningkatkan penyerapan anggaran tahun ini adalah mengambil kebijakan moratorium ULP atau pemberhentian sementara ULP. Sebab, ULP belum siap melaksanakan fungsinya sebagai tempat pelelangan satu pintu. Sedangkan program kegiatan yang harus dilelang bisa mencapai 56.000 kegiatan dari 745 SKPD dan UKPD DKI.

Jika tidak diambil kebijakan tersebut segera, dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta melambat dan naiknya angka inflasi. Seharusnya dana APBD DKI Jakarta yang sebesar Rp 72 triliun itu sudah berputar dimasyarakat.

“Kami dari pelaku usaha sangat menyayangkan kondisi ini. Banyak anggota Kadin DKI yang menjadi rekanan di berbagai SKPD bingung dan prihatin. Karena yang biasanya bulan ini sudah sibuk mengerjakan proyek, tahun ini masih belum ada tanda-tanda akan mengerjakan kegiatan,” ucapnya.

Lebih baik, saran Sarman, tahun ini pelelangan satu pintu melalui ULP ditunda. Kemudian lelang dikembalikan ke masing-masing ULP yang ada di SKPD. Sehingga penyerapan anggaran bisa terealisasi dengan baik.

Dijelaskannya, ULP baru bisa efektif berjalan pada tahun 2015 mendatang. Karena tahun ini, ULP harus mempersiapkan sistem pendukung, seperti SDM, IT, serta sarana dan prasarana pendukung. Hal penting lainnya, harus melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD pengguna anggaran mengenai tata cara pelelangan model baru yang dilaksanakan satu pintu melalui ULP.

“Permasalahan sekarang hampir semua SKPD tidak memahami tata cara pelelangan model baru ini. Untuk memiliki pemahaman yang sama tidak bisa hannya sosialisasi tapi harus dalam bentuk pelatihan dan simulasi sehingga antara ULP dan SKPD selaku pengguna anggaran memiliki pemahan yang sama,” ujarnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD

http://www.beritasatu.com/megapolita...-anggaran.html


Hebatnya walikota terbaik di dunia....pekerja keras..manajemen kontrol dan penganut revolusi Mental... dukun Jokowi jadi Sekjen PBB


What a joke...