TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap bakal calon Presiden PDIP Jokowi yang enggan menghapus sistem outsourcing peninggalan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dinilai lebih berpihak pada pengusaha dibandingkan buruh yang merupakan wong cilik.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, sikap Jokowi yang lebih mementingkan kepentingan pengusaha tak lepas dari peran pengusaha yang memodali kampanye PDIP dan Jokowi saat pemilu legislatif kemarin dan saat pemilu Presiden nanti.

"Apa mungkin Jokowi melawan para majikan yang memberi support finansial besar ini, termasuk mereka yang menyewakan pesawat untuk kampanye? Bagi dia (Jokowi), dukungan para pemodal ini penting untuk memenangi pilpres," cetus Zaki kepada wartawan, Sabtu (3/5/2014).

Sikap Jokowi yang enggan menghapus kebijakan outsourcing, kata Zaki, juga sejalan dengan keinginan pengusaha yang memodalinya. Menurutnya para buruh sebaiknya mendesak Jokowi untuk mengatakan visi misinya di bidang perburuhan. Mengingat sistem outsourcing sangat menindas kaum buruh.

"Padahal buruh dan kelompok wong cilik inilah yang menjadi konstituen PDIP. Tapi ironisnya dia justru menjadi pembela outsourcing yang menindas buruh," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi tidak ingin banyak berkomentar mengenai keberadaan sistem alih daya (outsourcing) di Indonesia. Menurut Jokowi, apabila outsourcing bertentangan dengan UU, maka dirinya menilai keberadaan outsourcing itu tidak dapat diterapkan.

Padahal, sistem outsourcing itu berlaku sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentant Ketenagakerjaan yang dikeluarkan semasa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang tak lain adalah Ketua Umum PDIP.