PKS sodorkan Anis, Aher dan Hidayat sebagai pendamping Prabowo
Reporter : Efendi Ari Wibowo | Minggu, 4 Mei 2014 13:02




Merdeka.com -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta mahar posisi calon wakil presiden kepada partai yang ingin mengajak koalisi. Termasuk dengan Partai Gerindra.

PKS sudah menyiapkan tiga nama sebagai cawapres. Yaitu Anis Matta, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Heryawan atau Aher. Ketiga itu sudah disodorkan kepada Prabowo Subianto.

"Ada tiga orang yang layak, Pak Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, dan Pak Aher (Ahmad Heryawan). Tapi kami masih menunggu, kapan akadnya tergantung keputusan majelis syura," kata Juru Bicara PKS Mardhani Ali Sera saat dihubungi merdeka.com, Minggu (4/5).

Menurutnya PKS belum mengambil keputusan final berkoalisi dengan Partai Gerindra. Mereka masih menjajaki dan mengomunikasikan beberapa hal untuk disepakati.

"Komunikasinya masih dinamis dan positif. PKS tidak mau grusa-grusu," terang dia.

Dia mengakui pertemuan dengan Partai Gerindra belum menemukan titik kesepakatan. Proses tersebut masih terus berjalan dan diprediksi memakan waktu lama.

"Sekarang tim (PKS) sedang bekerja untuk dialog dan bertukar pikiran. Kami optimis tidak cepat selesai (komunikasi politik PKS-Gerindra)" ujarnya.

PKS: Tidak Ada Bagi-bagi Kursi
Minggu, 27 April 2014 | 14:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak mau berkoalisi dengan sistem bagi-bagi kursi dalam menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden 9 April mendatang. Juru bicara PKS Mardani Ali mengatakan, dalam berkoalisi, partainya mengusung kesamaan visi dan misi sehingga tercipta koalisi yang kuat dan efektif.

"Kita bukan bahas siapa capresnya atau cawapresnya, tapi dalam koalisi kita menginginkan sebuah kerjasama yang kuat. Yang menjunjung efektivitas," kata Mardani di sela-sela rapat Majelis Syuro di DPP PKS, Jakarta, Minggu (27/4/2014) siang.

Dalam rapat yang diikuti sekitar 80 anggota Majelis Syuro PKS itu, dibahas bagaimana langkah koalisi PKS dengan partai politik peserta pemilu lainnya. Menurut Mardani, rapat itu akan membahas bagaimana platform yang akan dibangun PKS dengan teman koalisinya nanti.

"Tidak ada transaksional, tidak ada bagi-bagi kursi menteri. Semunya harus diseuaikan kedalam platform itu," ujar dia.

Hal serupa disampaikan Sekjen PKS Taufik Ridho. Menurutnya, koalisi bagi-bagi kursi tak akan bisa membangun suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Dia berkaca pada pengalaman partainya saat berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam Sekretariat Gabungan.

Saat itu, hubungan PKS dengan Partai Demokrat sempat merenggang akibat sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Padahal, partai-partai lain pendukung pemerintah mendukung kebijakan itu.

"PKS tidak mau seperti itu lagi. Dulu mungkin karena sudah ada transaksi jadi mereka bebas menentukan. Mereka rapat sendirian dulu, lalu setelah ada keputusan baru minta kita mendukung. Kedepannya, siapapun yang membentuk koalisi, dalam membuat kebijakan harus dilakukan bersama," ujarnya.

Meski mengeluhkan koalisi dengan Demokrat itu, namun Taufik mengaku tidak kapok. Partainya juga membuka peluang koalisi seluas-luasnya kepada partai manapun, termasuk Demokrat. "Tidak kapok, tapi harus dijadikan pelajaran bersama," katanya.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem yang sudah memutuskan untuk berkoalisi juga menyatakan tidak membuat kesepakatan untuk bagi-bagi kursi, baik kursi cawapres atau pun Menteri.

Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan, yang sebelumnya sempat mendeklarasikan diri untuk berkoalisi, juga mengungkapkan hal serupa. Sayangnya, koalisi Gerindra-PPP batal dilakukan karena kisruh internal yang sempat melanda partai berlambang Kabah itu.
Ikuti perkembangan berita ini