JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Hanura dikabarkan akan merapat ke PDIP untuk mengusung bakal capres PDIP Joko Widodo. Pendekatan yang dilakukan Hanura ke partai banteng bermoncong putih ini, menurut Wakil Sekjen Hanura Afifudin, dilakukan karena melihat realitas politik yang ada. Hanura yang hanya mendapat 5,3 persen suara menurut hasil hitung cepat berjarak terlalu jauh dari angka presidential thershold yang menyaratkan 25% suara atau 20% kursi parlemen untuk bisa mengusung presiden sendiri.

Dengan demikian posisi capres-cawapres Hanura Wiranto- Hary Tanoesoedibjo dipastikan kandas, karena tak mungkin Hanura tetap mengusung mereka. "Tentunya kita melihat realitas politik yang ada, Pak Wiranto bukan seorang yang ambisius, kalau beliau mau jadi presiden, bisa saja sewaktu reformasi 1998, tetapi sebagai Panglima ABRI beliau tidak ambil kekuasaan dan beliau mengembalikan pada mekanisme demokrasi," ujarnya kepada Gresnews.com, Kamis (1/5).

"Pak Wiranto adalah seorang negarawan, pasti beliau akan legowo menerima hasil politik yang ada dan akan turut mengawal demokrasi dengan memberikan sumbangsih ide dan pemikiran yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara," tambahnya.

Afifudin mengatakan partainya siap berkoalisi dengan partai manapun termasuk PDIP untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden periode 2004-2019. Afif mengatakan kepastian dukungan itu akan dirundingkan dalam rapimnas Partai Hanura mendatang. "Setelah melalui proses survei ke jaringan struktural DPD dan DPC Partai Hanura se Indonesia, serta para tokoh partai dan juga teman-teman muda yang ada di Hanura, mereka hampir mempunyai pandangan yg sama, untuk mengusung Jokowi sebagai Presiden RI," ujarnya.

Apalagi menurut Afif, ada sinyal politik dari PDIP kalau cawapres yg akan mendampingi Jokowi adalah mantan Wapres Jusuf Kalla yang diketahui punya sejarah dengan Ketua Umum Hanura Wiranto dalam pilpres sebelumnya. "Jusuf Kalla, merupakan tokoh yang memiliki hubungan sejarah dengan Partai Hanura pada Pilpres 2009 kemarin, dan saya yakin ke depan harus ada chemistry antara partai yang mengusung dengan tokoh yang diusung," tambahnya.

Alasan Hanura mendukung Jokowi karena Gubernur DKI itu memang pantas menduduki kursi RI 1. Gayanya yang sederhana serta merakyat mencerminkan pemimpin sejati. "Jokowi lebih baik dari capres lain yang hari ini sudah banyak muncul, memiliki rekam jejak yang baik, mempunyai gaya hidup yang sederhana dan bersih. Tidak terlibat kasus HAM dan korupsi, serta berasal dari keluarga sederhana. Sehingga menjadi cerminan ke depan bagi anak-anak bangsa," ujarnya

Menurut Afif, Jokowi menjadi contoh jika ingin menjadi presiden tidak harus dari keturunan keluarga kaya, tetapi asal ada kemauan, bersih, jujur dan pintar, setiap anak Indonesia bisa memiliki cita-cita menjadi seorang presiden.

Ia menambahkan, Jokowi memiliki latar belakang politik yang jelas, diusung oleh partai yang memang mempunyai ideologi Pancasila. Selain itu tidak ada kasus-kasus di masa lalu yang menonjol. Jokowi pun selama memimpin Solo dan DKI Jakarta, terbukti bersih dan berpihak pada rakyat, dan inilah langkah awal untuk membenahi Indonesia.

Mengenai pernyataan Jokowi yang tidak akan membagi-bagikan jabatan dalam koalisinya, Afif meragukan hal tersebut. Menurutnya, politik transaksional tidak dimaknai bagi-bagi posisi yang selama ini memang banyak dilakukan oleh para elite partai, maupun capres atau cawapres yang bersangkutan.

Tetapi politik transaksional menurutnya, bagaimana menempatkan kader partai maupun non partai sesuai dengan kemampuannya. Menurutnya, penempatan posisi menteri dari kalangan partai yang ikut mengusung dan mendukung itu sangat wajar. "Apa mau PDIP mengusung jokowi, terus gak ada satupun kader PDIP yg gak masuk menjadi menteri? Yang terpenting melihat track record dan kompetensi dari calon menteri yang direkomendaikan dari partai yang bersangkutan," tambahnya.

Afif mengklaim, Hanura memiliki kader yang cukup kompeten jika nanti PDIP meminta partainya untuk masuk di dalam kabinet. "Ada HT, mungkin cocok di posisi tim perekonomian, ada Yuddy Chrisnandi cocok di Menseskab, ada Dossy Iskandar Prasetyo, cocok di Menhukham, Wishnu Dewanto, cocok di Menkop UKM, dan masih banyak lagi, tinggal pilih yang mana sesuai jatah untuk Hanura," ungkapnya.

Sementara itu politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan belum mendapatkan pengajuan formal dari Hanura untuk berkoalisi. Tetapi ia mengaku gembira jika memang Partai Hanura berkeinginan untuk bergabung mengusung Jokowi.

Walaupun sebenarnya koalisi dengan Partai Nasdem sudah cukup untuk mengusung Jokowi sebagai Presiden, tetapi kehadiran Hanura akan memudahkan pengusaha meubel ini melenggang ke Istana. "Untuk syarat teknis pencapresan, sudah cukup dengan Nasdem. Tetapi untuk pengaruh politik bagus, menambah barisan di pilpres," ujarnya kepada Gresnews.com, Kamis (1/5).

Selain itu kehadiran Hanura akan memperkuat sistem pemerintahan ke depan jika Jokowi berhasil memenangkan pilpres. "Bagus dong, artinya makin banyak yang sepakat dengan konsep PDIP untuk menguatkan sistem presidensial dan tidak semata-mata karena pertimbangan transaksional kursi," tambah Eva.
Reporter : Aji Prasetyo
Redaktur : Muhammad Agung Riyadi