[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi adalah satu-satunya kepala daerah yang menaikkan upah buruh hingga 40 persen.

Kebijakan Jokowi tersebut kemudian dijadikan acuan bagi provinsi lain untuk menaikkan upah buruh.

Karena itu, jangan terpancing kampanye negatif, apalgi tuduhan yang jauh panggang dari api, seolah-olah ada pihak lain yang lebih memperhatikan nasib buruh daripada Jokowi.

“Silakan saja bila ada tokoh buruh yang ingin menjagokan calon presiden (capres) 2014. Itu sah-sah saja. Namun perlu diingat, jangan emosi sampai lakukan negative campaign, tuduhannya jauh panggang dari api,” kata aktivis gerakan buruh dan deklarator Aliansi Rakyat Merdeka Pro-Jokowi, Jumhur Hidayat di Jakarta, Jumat (2/5).

Jumhur yakin, sebagian besar masyarakat tahu kalau selama berpuluh-puluh tahun di Republik Indonesia ini, kenaikkan upah buruh hanya berkisar 10% saja per tahunnya, karena mengikuti angka inflasi.

Namun, pada 2012 lalu, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menetapkan upah 2013 naik di luar kebiasaan dari Rp 1,53 juta menjadi Rp 2,2 juta atau sekitar 40%.

"Kenaikan yang dahsyat ini kemudian dijadikan acuan dan diikuti oleh seluruh provinsi, sehingga kaum buruh se Indonesia memiliki harapan kesejahteraan yang nyata," kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini.

Pada tahun berikutnya, lanjut Jumhur, Jokowi menaikkan lagi upah menjadi Rp 2,241 juta atau naik 10% dari tahun sebelumnya.

"Saya rasa kenaikan ini sangat bisa dipahami, karena tahun sebelumnya sudah naik sedemikian besar," kata Jumhur.

Menurut Jumhur, Jokowi juga meyakini bahwa pembentuk kesejahteraan buruh itu bukan hanya upah, tetapi bisa disumbang dari komponen lain, seperti misalnya labor housing (perumahan bagi buruh) yang bisa menghemat hingga 30% dari upah, labor transportation yang bisa menghemat 20% dari upah, serta program-program kesehatan dan pendidikan yang sangat terjangkau oleh masyarakat termasuk kaum buruh.

"Dengan begitu jelas bahwa Jokowi pro pada kesejahteraan buruh," kata dia.

Terlebih lagi, lanjut dia, yang perlu dilakukan untuk mempertangguh industri nasional, diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang bisa mengefisiensikan kegiatan usaha nasional.

Dalam hal ini adalah perbaikan infrastruktur utamanya jalan, pelabuhan dan transportasi kereta api sehingga bisa menghemat biaya logistik perusahaan yang akhirnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan buruh.

"Saya yakin beberapa perbaikan itu bisa dilakukan bila Jokowi jadi Presiden," kata mantan aktivis ITB ini. [E-8/L-8]

sumber