Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, Inspektorat DKI Jakarta tidak pas untuk mengawasi program besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Jokowi mengaku akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

"Proyek besar seperti MRT (Mass Rapid Transit) dan Monorail, itu perlu pengawasan. Misalnya MRT masa yang cek Inspektorat, tidak pas. Inspektorat ngecek yang internal saja gak mampu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/3).

Mengenai anggaran yang akan digunakan dalam rencana kerja sama dengan pihak swasta ini, Jokowi mengaku sudah menyediakannya.

"Ya ada dong, mestinya proyek besar seperti itu ada yang mengawasi. Pasti ada yang mengawasi," kata mantan wali kota Solo ini.

Sebelumnya pernah ada Pricewaterhouse Cooper (PwC) yang menemui Jokowi. Tapi ternyata Jokowi belum memilih perusahaan tersebut untuk pengawasan program Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, Jokowi akan melakukan sistem lelang untuk menentukan siapa yang akan melakukan pengawasan. "Belum, masih dalam proses. Apapun proses itu menggunakan proses lelang. Lelang masih ada yang lain," tutupnya.

[dan]

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tak-p...si-proyek.html

TS :
wkwkkwkwkwkk....

monorail bukannya proyek swasta ya ? Bukannya pemda sebagai pemberi izin aja ya ?

Tapi masa jokowi sebagai pimpinan bukannya bagusin inspektorat dengan naro orang yang bagus kesana, malah ngambil kerjaan anak buahnya unttuk dikasih ke orang lain. Kapan mau bagusnya nih inspektorat.

Udah gitu mau kasihnya ke konsultan lagi

(bukannya konsultan kayak PwC ato EY bisa dipesen-pesen sama yang bersangkutan )