Pemerintah Tersandera Serikat Pekerja BTN

Jakarta - Sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan Serikat Pekerja (SP) Bank Tabungan Negara (BTN) menimbulkan kesan pemerintah 'tersandera'.

Jika dibiarkan, kondisi ini akan membuat pemerintahan berikutnya tidak memiliki daya tawar untuk mengonsolidasi BUMN menjadi perusahaan super.

"Sikap terlalu melindungi SP BTN akan membuat sulit pemerintah mendatang dan tak mustahil akan diikuti oleh karyawan BUMN lain," kata Ketua Forum Pengusaha Muda Nahdlatul Ulama (FPMNU) M Faizin dalam keterangan pers, Kamis (1/5) malam.

Ia menyebut kondisi akomodatif juga akan membuat SP BTN keras kepala. Apalagi SP BTN sudah dua kali menggagalkan rencana konsolidasi perbankan.

Pertama, tahun 2005 ketika dilamar oleh BNI dan tahun ini oleh Bank Mandiri. Tidak mustahil hal ini akan berdampak negatif bagi pemerintahan mendatang, karena keberhasilan SP BTN akan ditiru oleh karyawan BUMN-BUMN lain, ketika pemerintah berencana mengonsolidasi atau memperkuat BUMN di sektor perkebunan, farmasi, maupun kepelabuhan.

"Hingga saat ini BTN tidak mampu memenuhi amanah penyediaan fasilitas perumahan bagi masyarakat karena modal yang kurang. Lihat saja produktivitas karyawan BTN yang kalah jauh dibanding tiga bank besar lainnya. Bersama bank Mandiri, justru BTN akan semakin jauh berkembang," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Faiz ini mengatakan, urusan ekonomi sebaiknya jangan dicampuradukkan dengan politik. "Apa korelasinya konsolidasi perbankan nasional dengan pergantian kepemimpinan nasional? Masa pemerintah mengalahkan kepentingan besar hanya untuk mengakomodasi penolakan yang dilandasi sikap paranoid," tegasnya.

Faiz membandingkan sikap keras kepala SP BTN dengan sikap karyawan bank-bank lain seperti Bank Danamon, Bank BII, Permata, dan bank lainnya, yang ketika diakuisisi oleh investor sekalipun tidak protes. Bahkan, karyawan Bank Lippo ketika pemiliknya memutuskan memergerkan dengan Niaga, tidak ada protes seorang pun.

Di tempat terpisah, Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jakarta, Ramadhan Isa meminta agar proses akuisisi diselesaikan sesuai jadwal. Ia mengkritik sikap Serikat Pekerja BTN yang menolak akuisisi.

"Ketakutan akan terjadinya pengurangan karyawan sepertinya berlebihan. Hal tersebut sebenarnya dapat dibicarakan jika pihak serikat pekerja mau berkomunikasi dan berpikiran terbuka demi kemajuan BTN," ujarnya.

Ramadhan meminta pemerintah tidak tunduk terhadap berbagai tekanan atas penolakan, karena menurutnya konsolidasi perbankan menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi pasar bebas Asean 2015.

"Siap atau tidak siap pasar bebas akan terjadi. Itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, kita yang harus mempersiapkan diri agar menjadi tuan di negara sendiri. Bayangkan coba, BTN yang modalnya saja kurang dan produktivitas rendah, apa akan mampu bersaing? Pasti akan tergilas habis. Untuk itulah saya mendesak pemerintah agar tidak tunduk pada desakan serikat pekerja BTN," tutupnya.