Bisnis.com, JAKARTA - Dalam manifestonya, Partai Gerindra menyatakan bahwa adanya Pengadilan HAM adalah sesuatu yang berlebihan.

Ketika ditanya apa maksud dari pernyataan tersebut, Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra bukannya menjawab, tapi marah kepada wartawan.

Ketika ditanya apakah pengadilan HAM akan tetap ada jika ia terpilih sebagai presiden, Prabowo menjawab singkat, "Pasti ada lah," ujarnya usai menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion GBK, Senayan, Minggu (23/03/2014).

Tapi saat dikaitkan dengan manifesto Partai gerindra, ia enggan memberi komentar. "Kamu dari mana? Siapa yang nyuruh kamu nanya itu?" ujarnya dengan nada membentak kepada wartawan Bisnis, Minggu (23/3/2014).

Dalam manifesto Partai Gerindra, Bab Pokok-Pokok Perjuangan Partai Gerindra bagian Hak Asasi Manusia tertuliskan pernyataan sebagai berikut: "Negara menghormati hak-hak pribadi warga negara sesuai dengan hukum. Hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah. Maka, adanya pengadilan HAM merupakan sesuatu yang over boding ".

Pada kesempatan yang berbeda, Andreas Harsono, Aktivis Human Right Watch di Jakarta menjelaskan bahwa pengadilan HAM jelas sangat penting dan berbeda dengan pengadilan pidana ataupun militer.

"Pelanggaran HAM itu terjadi kalau dilakukan oleh aparat negara, bukan sipil. Tentara, misalnya. Memang ada pengadilan militer, tapi untuk kasus pelanggaran HAM yang kompleks, pengadilan HAM lah yang akan digunakan. Selain itu, pengadilan HAM juga berlaku surut," jelas Andreas kepada Bisnis di Jakarta, (23/03/2014).

Lebih lanjut Andreas menjelaskan, dengan adanya pengadilan HAM. Kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM di masa lampau, tetap bisa digugat.