Selasa, 29 April 2014 | 18:18 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Surabaya belum satu suara terhadap kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi Dolly. Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menilai, warga sekitar lokalisasi belum siap sepenuhnya untuk kehilangan keuntungan dari aktivitas ekonomi dan mata pencaharian di sekitar kawasan tersebut.

Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya ini menuturkan, warga sekitar Dolly masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Dolly. Menurutnya, sudah puluhan tahun warga di sekitar kawasan itu menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai tukang cuci pakaian, membuka warung makanan atau toko kelontong.

"Yang pasti warga belum siap kehilangan mata pencahariannya, dan Pemerintah Kota Surabaya perlu membangun komunikasi intensif lagi dengan warga setempat," ujarnya, Selasa (29/4/2014).

Selama ini, lanjutnya, pemkot hanya berkomunikasi dengan pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari. Padahal, penutupan lokalisasi tidak hanya menyangkut PSK dan mucikari, tetapi juga warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari lokalisasi.

"Beberapa kali saya ke lokasi Dolly, saya mendengar keluhan warga bahwa pemkot tidak pernah mengajak duduk bersama warga. Masalah Dolly kan seharusnya ditangani secara menyeluruh. Ini bukan masalah PSK dan mucikari, ini masalah warga Surabaya,” tambahnya.

Wisnu menyesalkan tindakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang kerap menggembar-gemborkan rencana penutupan Dolly serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang selalu mendukung rencana tersebut.

Rencananya, lokalisasi tersebut akan ditutup pada 19 Juni mendatang atau tepat sebelum masuk bulan puasa. Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim sepakat memberikan peluang usaha bagi PSK dan mucikari dengan memberikan bekal pelatihan dan modal usaha. Sementara itu, Pemkot Surabaya merencanakan mengubah eks lokalisasi prostitusi Dolly menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi.

http://regional.kompas.com/read/2014...campaign=Ktswp