Reporter : Angga Yudha Pratomo | Selasa, 29 April 2014 18:09

Merdeka.com - Manifesto perjuangan 'kemurnian agama' yang dibuat Partai Gerindra belakangan ramai menjadi pembahasan dan menuai kecaman. Lembaga kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos) menyebut bahwa partai besutan Prabowo itu sudah menindas perbedaan agama.

"Gerindra yang mengusung Prabowo menjadi capres akan menciptakan kontrol dan intervensi negara atas keyakinan yang dianut setiap warga negaranya dengan menyeragamkan agama yang diakui negara. Ini sangat berpotensi menindas perbedaan. Inkuisisi menjadi model politik Gerindra," kata Direktur lembaga kajian Demos, Inggrid Silitonga dalam jumpa pers di kantor Demos, Tebet, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Inggrid, bila Prabowo terpilih menjadi presiden bakal menciptakan dinamisme tafsir agama. Selain itu, keberagaman kepercayaan nantinya menjadi musuh pemerintahan.

Terkait dinamisme tafsir, pihaknya khawatir dengan agama atau ajaran yang sudah ada turun-menurun di Indonesia.

"Lantas bagaimana dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) dan kelompok-kelompok tarekat atau sufi yang paham dan praktik keagamaannya dianggap tidak murni dari Islam Arab Saudi, karenan berbaur dengan tradisi Nusantara dan kepercayaan-kepercayaan leluhur," jelasnya.

Dia melanjutkan, manfesto perjuangan Gerindra juga berpontensi menghancurkan persatuan Indonesia. Sebab, dengan memakai nama nasionalisme, sebenarnya mereka seperti membajak demokrasi.

"Menggunakan mekanisme demokrasi dengan mengikuti pemilu, namun setelah mendapatkan kekuasaan, regulasi dan kebijakan yang dibangun Gerindra tidak lain perwujudan kepentingan politik antidemokrasi fasisme," terangnya.

Seperti diketahui, Gerindra juga sempat memunculkan polemik soal frasa 'membuat jera' sekte-sekte seperti Ahmadiyah dan Syiah, bahkan mereka kembali dikritik terkait manifesto perjuangan di bidang agama. Pasalnya, partai besutan Prabowo Subianto itu menyuarakan negara wajib menjamin 'kemurnian agama'.

"Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama."

Kutipan di atas tercantum dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra halaman 40 yang dikutip merdeka.com dari situs resmi partai, Rabu (23/4).

[bal]