berita;

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tetap meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawal proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) hingga tuntas.

Proyek yang berjalan sejak akhir 2012 sampai saat ini, masih belum seluruhnya rampung. Ini lantaran masih sebagian wilayah Indonesia yang belum melakukan penerapan, serta adanya pemunduran jadwal pemberlakuan e-ktp ini. Ketidakrampungan ini kemudian membuat KPK mulai melakukan penyidikan pada proyek yang tercium adanya penggelembungan anggaran ini.

Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan e-ktp ini telah lebih dulu menyeret Sugiharto, salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri, menjadi tersangka. Sementara Gamawan yang mengaku sebagai pengguna anggaran, merasa tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan e-ktp.

Dia mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya dugaan penggelembungan anggaran proyek yang menurutnya sudah berhasil mendata 192,4 juta jiwa ini. Alasan ini terlontar karena Gamawan selaku pengguna anggaran memberikan kuasanya kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

“Saya tidak ikut di dalamnya. Karena itu saya minta BPKP untuk mengauditnya, membantu saya,” ungkap Gamawan selepas menghadiri pembukaan acara seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-18, Kamis (24/04/2014), di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Dia juga mengaku tidak tahu apakah tender itu benar atau salah. “BPKP menyatakan sudah benar. Itu satu ya. Terus, tiap tahun diperiksa oleh BPK, tidak menemukan kesalahan. Baik tahun pertama, tahun kedua, tidak ditemukan kesalahan.”

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi menilai, kerugian negara dikarenakan proyek ini dalam perhitungan sementara KPK. Jumlahnya sekitar Rp 1,12 triliun. Angka tersebut seperenam dari total nilai proyek besar yang beranggaran 6 triliun rupiah ini. KPK pun berencana memanggil Gamawan dalam waktu dekat.

Mengenai rencana KPK yang akan memanggil dirinya terkait kasus proyek pendataan penduduk Indonesia secara elektronik, ia menjawab dengan santai, “Ya pastilah saya datang, saya kan warga negara yang baik.”